Tanggapi Laporan Mahasiswa Ukip, Ombudsman: Acara Wisuda Bukan Momen Bisnis

Ombudsman Sulsel
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel Subhan Djoer

Terkini.id, Makassar – Menanggapi laporan dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) terkait biaya Wisuda yang mahal, mendapat respon dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel Subhan Djoer.

Subhan mengatakan pijakan dasar dari acara wisuda tidak boleh menjadi momen bisnis untuk meraup untung yang besar di luar dana yang dibutuhkan, apalagi memberatkan mahasiswa.

“Sejatinya acara wisuda tidak perlu berbayar, semua ditanggung Perguruan Tinggi (PT) dari hasil uang SPP dan sumbangan pihak luar dan negara selama ini,” katanya kepada terkini.id pada Sabtu 16 Maret 2019.

“Wisuda adalah ending dari sebuah perjalanan panjang untuk meraih Sarjana, seharusnya berakhir dengan bahagia sehingga kesan yang timbul adalah kebanggaan berkuliah di tempat itu,” sambungnya.

Meski secara prinsip, kata Subhan, tidak ada aturan terkait besaran biaya yang harus dibayarkan. Ia menilai, itu bergantung bagaimana mengemas acara dan menentukan lokasi sarjana di mana.

“Terlepas dari itu, kita harus kembali ke aturan PT dan Kemendikti, sebaiknya wisuda dilaksanakan di kampus bukan di gedung yang berbiaya mahal,” pungkasnya.

Ombudsman segera lakukan investigasi

Dalam pengamatannya Subhan menilai kegiatan seperti ini sering kali menjadi modus bagi Perguruan Tinggi dengan menjadikan gedung sebagai alasan untuk memungut uang yang besar dari mahasiswa.

“Di samping tentunya bahwa ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan keuntungan dari selisih kebutuhan dan setoran. Meskipun masih ada pengambilan ijazah dan legalisir yangg biasanya juga berbayar,” terangnya.

Oleh karena itu, ia akan melakukan investigasi untuk memastikan apakah terjadi maladministrasi atau tidak. Ketika di tanya terkait kapan memulai investigasi, melihat rencana wisuda Ukip akan dilangsungkan pada akhir Maret.

“Ya, belum tahu persis karena besok baru di rapatkan, tergantung asisten yang menangani. Kita (Ombusman) tidak terikat waktu wisuda, karena hasilnya bisa saja sesudah wisuda atau bisa sebelum jika pihak PT membatalkan pungutan yang menjadi inti laporan,” ungkapnya.

Terakhir ia mengatakan acara wisuda Ukip berpotensi melakukan maladministrasi yang merugikan mahasiswa. Bila hal itu terjadi, bagi Sulhan, itu berbahaya bagi kelangsungan Perguruan Tinggi.

“Jadi patut diduga acara wisuda Ukip sarat dengan potensi Maladministrasi yang merugikan mahasiswa, dan ini berbahaya bagi Rektor dan pejabat di PT tersebut, karena akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap Universitas, dan apabila terbukti tentu akan ada konsekwensi atas pelanggaran administrasi,” kata Kepala Ombusman menyimpulkan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini