Masuk

Tantang Bjorka, Elite Gerindra Singgung Data Luhut Soal Jokowi 3 Periode

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menantang hacker Bjorka untuk membongkar data Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal klaim bahwa masyarakat ingin Presiden Jokowi lanjut 3 periode.

Tantangan Arief Poyuono kepada Bjorka terkait data Luhut soal Jokowi 3 periode itu disampaikan elite Partai Gerindra itu lewat unggahannya di Twitter, seperti dilihat pada Jumat 16 September 2022.

Dalam unggahannya, Arief meminta Bjorka membocorkan big data Luhut Binsar Panjaitan soal klaim dari Menko Marves itu yang menyebut bahwa masyarakat menginginkan agar Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

Baca Juga: Hacker Bjorka Kembali, Data Pribadi Masyarakat Dari MyPertamina Dijual

“Bjorka bisa enggak ngehack big datanya Pak Luhut Panjaitan. Yang katanya masyarakat pengin kangmas Jokowi lanjut 3 periode,” tulis Arief Poyuono.

Sebagai informasi, isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode beberapa waktu lalu menjadi perbincangan publik.

Isu tersebut diserukan oleh para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam APDESI.

Baca Juga: Luhut Pandjaitan Tak Minat jadi Cawapres Anies Baswedan

Terkait isu itu, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun ikut terseret.

Sebab, dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode yang diusulkan para kepala desa itu disampaikan di hadapan Luhut.

Menanggapi usulan itu, Luhut Panjaitan pun mengatakan bahwa usulan itu merupakan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut sah-sah saja dan tidak perlu diperdebatkan.

“Itu kan aspirasi, kan enggak salah asal disalurkan yang benar saja. Jangan ribut-ribut soal itu,” kata Luhut, dikutip dari Kompas.com, 1 April 2022 lalu.

Baca Juga: Luhut Sarankan Warga Tanam Cabai di Rumah Hadapi Resesi

Kendati demikian, Luhut mengatakan butuh proses panjang untuk merealisasikan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode lantaran mekanismenya ada di tangan DPR dan MPR. Ia pun mengaku tak masalah jika usulan itu tak disetujui.

“Enggak apa-apa yang penting disalurkan dengan benar. Kan ada DPR MPR, kalau mereka enggak setuju selesai juga,” ujarnya.