Terkini.id, Jakarta – Partai Demokrat prihatin terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Demokrat menyesalkan penangkapan kadernya itu karena terjadi di tengah upaya mereka membangun transparansi dan integritas berpolitik.
“Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas dan zona intergritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua,” ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat Didik Mukrianto, Kamis 13 Januari 2022 dikutip dari laman detikcom.
Didik menekankan Demokrat tentu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demokrat tidak akan menoleransi tindakan – tindakan koruptif.
“Secara prinsip kami sangat mendukung sepenuhnya upaya – upaya pemberantasan korupsi. Kami tidak akan pernah menoleransi tindakan – tindakan koruptif dalam segala bentuk. Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua,” ujar Didik.
- Bupati Penajam PU Nonaktif Abdul Gafur Mas'ud Dituntut 8 Tahun Penjara Hingga Hak Politiknya Diminta Dicabut
- Andi Arief Siap Kembalikan Rp 50 Juta Jika Hasil Korupsi, Chusnul Chotimah: Enak Banget
- Andi Arief Ungkap Pernah Terima Uang dari Bupati PPU Sebesar Rp 50 Juta
- Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara Terkait Kavling IKN Mulai Dibidik KPK
- Sekelas KPK Ketahuan Sebar Hoax? Andi Arief Demokrat tak Terima dan Merasa Dirugikan, Jubir KPK Diharuskan Meminta Maaf
Lebih jauh Didik menuturkan Demokrat menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap kadernya, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Anggota Komisi III DPR RI itu menganggap peristiwa yang menimpa Abdul Gafur sebagai pelajaran.
“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Dengan memegang teguh asas praduga tidak bersalah dengan penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntabel, keadian akan diwujudkan,” ujar Didik.
Didik juga mengingatkan kepada para pejabat untuk tidak main – main dengan uang rakyat, jabatan dan juga kewenangan.
“”Pembelajaran berharga buat para pejabat, para pengguna anggaran dan kita semua, jangan main – main dengan uang rakyat, jangan main – main dengan jabatan dan kewenangan. Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui,” ujarnya.