NETWORK
Terkini.id, Jayapura – Dewan Adat Papua (DAP) menyampaikan permohonan maaf atas kasus Yus Yunus (26) sopir truk asal Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, yang tewas diamuk massa di Jalan Trans Nabire-Dogiyai, Minggu 23 Februari 2020 lalu.
Kematian yang menimpa Yus Yunus viral di media sosial (medsos), kemudian menjadi kecaman warga khususnya warga Sulawesi untuk segera dilakukan pengusutan tuntas atas kasus tersebut.
Dewan Adat Papua pun mengambil tindakan permohonan maaf dan duka mendalam untuk menghindari tindakan balasan keluarga almarhum maupun kerabat dan aksi solidaritas khususnya warga Sulawesi pada jumpa pers di Kantor DAP Kamkey Abepura, Jumat (28/2) siang.
“Atas nama masyarakat Meepago yang ada di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada keluarga dari saudaraku almarhum Yus Yunus dan seluruh masyarakat Sulawesi Barat yang ada di Indonesia,” ujar Sekertaris DAP, Jhon Gobay di Kantor DAP Kamkey Abepura, Jumat, 28 februari 2020 siang.
Jhon berharap sekiranya pintu maaf dapat diterima dan dapat terbuka.
“Kehadiran para sopir dan korban di Dogiyai wilayah adat Mee Pagi telah membantu pembangunan,” kata Jhon.
Dilansir dari seputarpapuacom, Minggu, 01 maret 2020, Jhon mengaku bahwa kejadian ini tanpa direncanakan dan tanpa diinginkan oleh mereka.
“Kejadian ini spontan ketika masyarakat melihat korban Demianus Mote tergeletak di jalan, sehingga terjadi emosional yang menyebabkan saudara kami Yus Yunus meninggal dunia,” pungkasnya.
Jhon menyampaikan kasus yang terjadi spontan, jangan digoreng yang bisa berujung kasus rasial.
“Semua tidak tahu dan juga tidak tahu kejadian sebenarnya dengan persoalan ini dan meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP dan mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi,” ungkapnya.
Pihaknya pun meminta kepada kerabat korban maupun keluarga tidak melakukan tindakan balasan yang mengarah menjadi kasus rasial.
“Kami menyarankan kepada Pemerintah Daerah Dogiyai membentuk tim untuk menangani konflik tersebut, sehingga tidak berlarut dan dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Jhon.
Ia pun meminta pemerintah daerah harus mengambil langkah rekonsiliasi atau mediasi agar konflik ini segera selesai, sehingga sopir-sopir truk dan warga non Papua yang ada di Dogiyai dan juga di Meepago merasa tenang dan nyaman bekerja dan tinggal di sana.
“Karena masyarakat di sana juga membutuhkan pelayanan mereka. Tidak perlu ada penambahan pasukan, biarkan oleh tim ini dicarikan solusi terbaik,” tuturnya.