Terkini.id, Jakarta – Pernyataan jujur disampaikan oleh angota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, terkait pemindahan ibu kota baru adalah keputusan hasil politik. Tugas anggota partai hanya mengawal apa yang sudah diperintahkan ketua umum partai politik.
Hal itu disampaikan Misbakhun dalam acara yang disiarkan oleh Kompas TV dengan tema ‘Siapa Layak Pimpin Ibu Kota Baru’ pada 3 Februari 2022.
Acara tersebut dihadiri oleh CEO Tempo Arif Zulkifli, ekonom senior Faisal Basri, Tenaga Ahli Utama KSP Wandi Tuturoong, dan Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun.
Dalam acara tersebut, perdebatan seputar polemik pemindahan ibu kota dipaparkan oleh Faisal Basri dan Arif Zulkifli. Menurut mereka, pemindahan ibu kota tidak memiliki landasan pemikiran yang jelas, baik itu karena alasan lingkungan, ekonomi dan persetujuan publik.
Sebaliknya, Misbakhun bersama Wandi tetap mempertahankan argumentasinya bahwa pemindahan ibu kota tidak seburuk apa yang dipikirkan oleh Faisal Basri dan Arif Zulkifli.
- Kalla Beton Pasok Produk U-Ditch ke IKN untuk Perkuat Infrastruktur Drainase
- Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham Hadiri Forum Bersama Mendag RI di CID-8
- Suplai Barang ke IKN Jadi Pemicu Meningkatnya Kinerja Pelindo Regional 4
- Kontribusi Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kalla Beton Ekspansi ke IKN
- Makassar Sokong IKN Lewat Makassar Investment Forum 2024
Hingga pada pertengahan acara, Faisal mulai mengungkit pembicaraannya dengan Misbakhun sebelum acara dimulai.
“Saya ingin izin dari mas Misbakhun untuk menyampaikan pembicaraan di luar kamera,” ujar Faisal Basri meminta izin membuka perbincangannya dengan Misbakhun.
“Tadi mas Misbakhun bilang begini, apa yang bang Faisal katakan semua bener, tapi kita tidak berdaya di DPR, gitu tuh,” lanjut Faisal.
Misbakhun kemudian berusaha menjawab dengan menjelaskan bahwa ketidakberdayaan itu artinya ketika sebuah kesepakatan sudah terjadi, maka suka atau tidak harus dikawal bersama.
“Yang tidak berdaya itu kan adalah bahwa kita mempunyai kesepakatan-kesepakatan politik yang harus kita bersama,” jelas Misbakhun.
“Kesepakatan politik yang dibuat oleh elit partai!” potong Faisal Basri menanggapi.
Faisal menceritakan, ia bertemu dengan anggota partai lain yang mengeluh kepadanya. Faisal tidak menyebut siapa anggota partai tersebut. Namun menurut penuturannya, anggota partai itu menceritakan bahwa semua keputusan di DPR tergantung dari ketua partai.
“Saya ini bertemu dengan partai lain yah, dia bilang, bang kita ini bebas diskusi, terbuka, kritik juga boleh, tapi ketika ketua umum sudah sepakat dengan presiden kita harus patuh tunduk dan taat,” tegas Faisal.
Misbakhun kemudian mengamini pernyataan Faisal bahwa memang tugas sebagai kader partai adalah mengawal semua keputusan politik.
“Tugas kita sebagai anggota partai mengamankan keputusan ketua umum,” terang Misbakhun.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
