Terminal Bukan Lagi Pusat Transportasi, Arsony: Juga Pusat Aktivitas Publik

Terkini.id, Makassar – Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro Arsony menyebut saat ini terminal bukan lagi sekadar pusat transportasi, namun juga pusat aktivitas publik.

Sebab, kata Arsony, volume angkutan kota tak mungkin lagi bertambah. Arsony mengatakan saat ini yang paling memungkinkan dilakukan adalah meningkatkan kuantitas terminal.

“Dinaikkan tarifnya? pelaku ini sudah merasa nyaman dengan tarif yang sangat rendah,” kata Arsony.

Di sisi lain, Arsony menilai banyak regulasi yang tidak jalan, berakibat pada rendahnya penarikan retribusi sewa terminal. Serta retribusi sewa lahan atau ruko yang dikuasai oleh pihak ketiga.

“Sewa lahan tidak banyak hampir 85 persen dikuasai KIK sampai sekarang asetnya diserahkan ke Pemkot tetapi hasil renovasinya belum,” ungkapnya.

Padahal potensi pendapatan PD Terminal terbilang tinggi. Sebab, ada sekitar 500 unit klaster bangunan di bawah naungan terminal. 

“Sewa normal bangunan mirip departemen store, di angka 2,5, diakumulasi pendapatan kalau rutin membayar per bulan 750 juta, yang tadinya kita cuma dapat 300 sampai 400 juta, seperti itu ada potensi baru,” ungkapnya.

Arsony pun meminta Pemerintah Kota Makassar menjalankan regulasi dengan mengembalikan pengelolaan lahan ke PD Terminal, serta menaikkan tarif sewa.

“Untuk regulasinya, pemkot harus tegas melarang pembongkaran muatan dilakukan di luar terminal, serta pengelolaan lahan dikembalikan ke kami,” ungkapnya.

Status terminal di Makassar berada di ujung ketidakpastian. Pasalnya, ada rencana pengalihan ke provinsi dan pusat terhadap Terminal Regional Daya (TRD) dan Terminal Mallengkeri. 

Akibatnya, pengelolaan dua terminal yang masih berada dibawa pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dinilai buruk. Terminal tampak tak terurus.

Sebelumnya, Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo mengatakan pemerintah kota dinilai dilematis dalam mengambil keputusan.

Seperti Terminal tipe A Daya yang sulit dibenahi lantaran sebagian besar aset masih dalam kontrol PT Kalla Inti Karsa (KIK). Sehingga harus menunggu hingga tahun 2023 agar pengoptimalan dapat dicapai.

“Ini kan tanggung sekali. Kita ini susah mau apa-apa sebelum MOU berakhir, karena kalau kita juga mau ikuti keinginan KIK maka muncul juga wanprestasi,” ujar legislator PAN ini.

Hasanuddin menyebut saat ini PD Terminal harus memaksimalkan aset dan fasilitas yang ada dengan menggaet kembali bus-bus melaui PO Perusahaan.

“Inikan sudah ada juga tim terpadu kita bentuk sisa eksekusi, cuman memang agak sulit, kalau masuk anggarannya kan langsung habis untuk biayai tim terpadu ini,” kata dia. 

Namun, kata Hasanuddin, paling tidak perusahaan-perusahaan ini ditindak agar tak terjadi lagi hal serupa ke depan.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.