Tidak Kompak Makzulkan Gubernur Sulsel

Ilustrasi Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman, Ilustrasi Prof Andalan
Ilustrasi hak angket.(terkini.id/hasbi)

Terkini.id, Makassar – Satu dari beberapa poin rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel adalah memberhentikan atau memakzulkan Gubernur Sulsel.

Namun, para anggota Pansus tidak satu suara terkait usulan pemakzulan tersebut.

Untuk itu, DPRD Sulsel akan membahas keputusan usulan itu, melalui rapat paripurna yang bisa berakhir voting, pada Senin 19 Agustus 2019.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid menyebutkan, voting merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan sebagaimana dibahas dalam tata tertib DPRD.

“Khusus untuk poin nomor satu (usulan pemberhentian gubernur), kita mengusulkan ke MA untuk menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur,” ujar Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid, di Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Jumat 16 Agustus 2019 lalu.

Beberapa alasan Pansus ingin memberhentikan gubernur, adalah karena Nurdin Abdullah disimpulkan secara sah yang meyakinkan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, panitia hak angket juga menyimpulkan bahwa gubernur Sulsel secara sah meyakinkan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengangkatan PNS, pemecatan pejabat tinggi pratama, korupsi kolusi nepotisme, hingga pengangkatan tim TGUPP.

Parpol yang Tidak Setuju

Kadir Halid menyebut, masih ada rekomendasi yang akan diperbaiki terlebih dahulu sebelum masuk ke paripurna pada Senin 19 Agustus 2019.

Sejauh ini, beberapa partai di DPRD Sulsel sudah menyatakan sikap untuk menolak rekomendasi Pansus tersebut, khususnya terkait pemakzulan gubernur.

PDIP Sulsel, misalnya, yang bukan cuma menolak poin pemakzulan, namun menolak seluruh poin rekomendasi Pansus.

Legislator PDIP, Rudy Pieter Goni menyebutkan, panitia hak angket sudah melewati kewenangannya dalam kesimpulan itu.

“Begitu mudah mengeluarkan rekomendais pemakzulan. Padahal sangat tidak perlu dan pantas. Melihat bahwa Bapak Nurdin Abdullah sangat dizalimi dalam hal pansus,” ujar Rudy.

Dia menyebutkan Pansus tidak adil, karena tidak memberi kesempatan kepada gubernur untuk menghadirkansaksi ahli dan meringankan, tidak mengundang pihak Kemendagri hingga Kemenpan untuk dimintai pandangan.

PDIP saat ini tengah melakukan rekonsiliasi dengan beberapa partai untuk ikut menolak rekomendasi hak angket. “Sudah ada beberapa yang setuju,” katanya.

Sejauh ini, ada beberapa partai yang sudah menunjukkan sikap tidak setuju terhadap hak angket.

PKS misalnya, yang dari awal tidak setuju dengan hak angket tersebut. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Aryadi Arsal, menyebutkan, pihaknya bahkan mencopot anggotanya dari keanggotaan Pansus lantaran anggota tersebut setuju pemakzulan gubernur.

Partai lainnya yang juga menolak, adalah PAN.

Pembinaan untuk Wagub Sulsel

Ada beberapa poin hak angket yang beredar. Salah satu poinnya adalah Wagub Sulsel yang diusulkan agar mendapat pembinaan dari Kemendagri.

1. Mengusulkan pemberhentian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

2. Meneruskan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

3. Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan kepada Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Mengusulkan pemberhentian nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi terkait dengan kontroversi SK 193, pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme, manajemen ASN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terbuktinya dugaan KKN dalam penempatan jabatan tertentu di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan terjadinya serapan anggaran yang rendah Tahun Anggaran 2019. Adapun nama-nama yang diusulkan untuk segera diberhentikan yakni: Drs Asri Sahrun Said, Andi Muhammad Reza SH, Bustanul Arifin SH, Dr Muh Basri MPd, Sri Wahyuni Nurdin SE Ak MAd Pemb, HM Taufik Fachrudin SE MM.
Baca Juga : Pencopotan Jumras, Jayadi Nas Sebut Gubernur Minta Ajudan Telepon Pengusaha

5. Merekomendasikan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel.

6. Mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan pendapat DPRD tentang Pemberhentian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini