Masuk

Soal Penangkapan Abdul Qadir Baraja, Wakil Menag: Gerakan yang Harus Segera Ditindak!

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Perihal penenagkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja, kini Wakil Menteri Agama (Menag) Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan apresiasi terkait langkah kepolisian RI.

Hal tersebut disampikan Zainut Tauhid melalui sebuah keterangan tertulis yang menyebutkan bahwa menyakini polisi untuk melakukan penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan.

“Saya meyakini polisi telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan dan penahanan,” pungkasnya.

Baca Juga: Batalkan Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah, Menteri Agama: Atas Arahan Pak Presiden

Lanjut “Untuk hal tersebut saya berharap polisi segera mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan secara instensif untuk mengungkap motif dan pola gerakannya serta menelusuri jaringan organisasi maupun sumber dananya. Agar dapat segera ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlalu,” kata.

Selain dari itu, Ia mengungkap, sebagai organisasi kemasyarakatan, Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama. Dikutip dari Populis. Jumat, 10 Juni 2022.

Begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan juga tidak terdaftar di Kemenag.

Baca Juga: Menag Yaqut Minta Pihak Ponpes Shiddiqiyyah Agar Taat Aturan dan Tidak Halangi Aparat Hukum

“Khilafatul Muslimin merupakan gerakan keagamaan yang gigih mempropagandakan dan mengampanyekan sistem khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Zainut.

Lebih lanjut “dan ingin mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang sudah menjadi kesepakatan bangsa. Sehingga gerakan tersebut harus segera ditindak karena dapat mengancam keselamatan negara,” ujarnya.

Menurut keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo bahwa pendirian negara NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia.

“Untuk hal itu segala bentuk penghianatan terhadap kesepakatan bangsa dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan RI yang sah, dalam pandangan Islam termasuk bughat. Sedangkan  bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara,” katanya.

Baca Juga: Sindir Menteri Agama, Eko Widodo: Bendum NU Korupsi Bungkam, Lembaga Lain Tersangkut Masalah Dibubarkan

Kata dia, masalah khilafah sering dipahami oleh sebagian orang secara salah. Seakan khilafah itu hanya satu-satunya konsep pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan wajib hukumnya untuk  diperjuangkan dan ditegakkan.

“Sementara konsep pemerintahan selain khilafah dianggap salah dan sesat, bahkan ada yang menganggap sebagai thaghut (berhala) yang harus diperangi,” ujarnya.

Pemahaman seperti itu, kata dia, adalah pemahaman berdasarkan pada teks al-Hadits dan al-Qur’an secara harfiyah dan tekstual.

“Tidak memahami teks al-Hadits dan  al-Qur’an secara substantif dan kontekstual,  sehingga menjurus pada pemahaman yang sempit, menyesatkan dan bisa membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” katanya.