Masuk

Wali Kota Makassar Berseteru Dengan Kemenhub dan MTI Soal Ojol Day

Komentar

Terkini.id, Makassar – Kebijakan Pemerintah Kota Makassar menerapkan Hari Ojek Online atau Ojol Day tiap hari Selasa, mulai berlaku besok, menimbulkan perseteruan dengan Kementerian Perhubungan dan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat.

Kebijakan Ojol Day dinilai tak mendukung komitmen MoU yang ditandatangani bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendukung sarana transportasi publik Buy The Service (BTS) dan implementasi push and pull.

Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Suharto mengaku, tidak memahami kebijakan yang diambil wali kota tersebut.

Baca Juga: UMK Kota Makassar Naik 6,93 Persen, Jadi Rp 3,5 Juta

“Posisi saat ini saya belum tau maksud dan tujuan Pak Wali buat edaran seperti itu apa. Tentunya nanti setelah ada penjelasan apakah dari Pak Walinya atau dari Pak Kadishubnya, tentunya kami akan buat sikap seperti apa,” ujar Suharto.

Dia mempertanyakan apakah pemerintah dan masyarakat Makassar sudah tidak membutuhkan BTS atau Pemda sudah bisa mandiri dalam transportasi umum tanpa bantuan pusat.

“BTS di sana (Makassar) itu, apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan artinya sudah mandiri, pemerintah sudah siap menyediakan armada yang akan di-manage oleh Pemda sendiri,” jelasnya.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Prediksi Portugal Menang Tipis Lawan Swiss

Menurutnya berdasarkan kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) 43 persen adalah pergerakan jarak pendek sehingga menganulir pelayanan last mile (mil terkhir) dan first mile (mil awal), dengan demikian jika ditetapkan oleh kota, haruslah dilanjutkan dengan transportasi publik.

“Nah kebijakannya harusnya seperti itu (mendukung sarana publik), tapi saya tidak tau kebijakannya seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini tidak masalah jika hanya diterapkan sepanjang sekilo hingga dua kilo. Sebaliknya jika lebih dari itu justru akan mengganggu sarana transportasi publik yang telah diusahakan oleh pemerintah pusat untuk Makassar.

“Yah bisa saja kalau jaraknya sekilo atau dua kilo silahkan saja,” lanjutnya.

Baca Juga: Temui Wali Kota Danny Pomanto: DPP APINDO Sulsel Siap Dukung Program Pemkot Makassar

Di sisi lain, dia mengingatkan telah ada MoU yang jelas dengan kota-kota yang telah disuplai dengan layanan BTS tersebut. Sehingga, kata dia, Pemda mesti memahami kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

MoU itu sudah jelas apa yang jadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Baik Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat sendiri.

Dia optimis Wali Kota Makassar masih komitmen dengan isi dari MoU tersebut, makanya hal ini akan ditanyakan ke Wali Kota sendiri.

MTI Tuding Wali Kota Makassar Melanggar UU

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno menilai, kebijakan Wali Kota Makassar ini sudah jelas menempatkan posisi Pemda uang tak komitmen dengan MoU yang telah diteken bersama Kemenhub untuk mendukung BTS dan implementasi push and pull di Makassar.

“Wali Kota sudah melanggar UU 22 Tahun 2009, Pasal 138 dan 139 (kewajiban Pemda menjamin ketersediaan angkutan umum), sehingga wali kota bisa digugat dan dituntut karena lalai atas kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau,” ujarnya.

Dia mengatakan dirinya sudah mendapatkan kabar bahwa Ojol Day mendapat atensi pusat. Sehingga, angkutan umum Buy The Service (BTS) wilayah Mamminsata milik pusat berpotensi akan ditarik. 

Begitu pun dengan program dana hibah dari World Bank untuk pembangunan sarana transportasi publik senilai Rp1,3 triliun.

“Atas kondisi tersebut, Kemenhub mulai tahun 2023 akan mengalihkan pelayanan BTS dari Makasar ke Manado. Kemudian, proses pembahasan tentang pengembangan angkutan umum dengan skema pembiayaan PHLN sebesar Rp 1,3 triliun di Makassar akan dihentikan,” lanjutnya.

Menurutnya sikap Wali Kota Makassar, jika diibaratkan pengadaan barang jasa, dapat digolongkan sebagai penunjukan langsung. Sehingga, kata dia, patut diduga ada upaya kebijakan ini hanya menguntungkan pihak tertentu.

“Guna menghindari hal yg sama terjadi di daerah lain, atas terbitnya SE tersebut selayaknya dilakukan penyidikan dan jika ada aturan yang dilanggar wajib diproses hukum sehingga ada efek jerah,” tegasnya.

Di satu sisi, kenaikan BBM ini telah diupayakan oleh pusat dengan membantu lewat bantalan sosial Subsidi Transportasi Umum Rp2,17 triliun.

Pemda telah diminta untuk menyisikan dana alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

“Jika betul ada bantuan terhadap ojek daring, sementara tidak ada bantuan untuk angkutan bus kota, angkutan perdesaan, AKDP, AKAP, mobil boks dan pengemudi truk, tentu aneh dan sikap pemerintah tersebut sangat ironis,” jelasnya.

Menurutnya sopir truk yang membantu kelancaran arus barang mogok, distribusi barang bisa kacau.

Sebaliknya kalau pengemudi ojek daring mogok, distribusi barang dipastikan tetap akan berjalan, sehingga peran bantuan ekonomi ke kendaraan lain dinilai jauh lebih penting.

Tinjau Jangka Panjangnya

Pemerintah Kota Makassar diketahui memberlakukan kebijakan Ojok Online (Ojol) Day.

Hal Itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) No:551/377/S.Edar/BKPSDM/IX/2022 yang ditandatangani oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Seluruh pegawai kini wajib menggunakan ojol.

Kebijakan ini diambil melalui hasil rapat terkait pengendalian inflasi dan pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Dalam edaran tersebut setidaknya ada tiga poin yang ditetapkan oleh Pemkot. Pertama, menginstruksikan untuk menginstal aplikasi ojol di masing-masing peranti.

Kemudian setiap hari Selasa diharuskan menggunakan ojol ke tempat kerja atau menuju operasional lainnya. 

Poin ketiga, setiap pegawai melakukan swafoto bersama dengan ojol sebagai bukti dan diberikan ke atasan masing-masing

Pengamat Transportasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nur Syam menilai persoalan ini masih perlu ditinjau dari sisi yang lebih luas dan jangka panjangnya.

Pasalnya kebijakan ini dinilai hanya menyelesaikan sebagian kecil dari masalah yang ada. Meski membantu ekonomi dan penerapannya berjalan efektif.

Namun ini justru tak menyelesaikan persoalan yang sama pentingnya, yaitu masalah volume di jalan.

Volume kendaraan yang ditekan itu sifatnya hanya di hari tertentu. Tak menyentuh keseluruhan.

Di samping itu memberikan kebijakan khusus pada satu sarana transportasi akan membuat sarana transportasi umum lain akan terisisihkan. 

Selain itu, hal ini sangat rawan memicu adanya kecemburuan sosial. Sehingga sangat wajar pusat mempertanyakan kebijakan itu.

“Ini kan lambat laun dapat menimbulkan kesan diskriminasi yang menjadi persoalan sosial di masa mendatang,” ujar Nur Syam.

Di satu sisi, Ojol yang bergerak bersamaan untuk melakukan pelayanan para pegawai pada hari tertentu juga dapat menimbulkan persoalan kemacetan.

“Apakah kebijakan tersebut sudah secara matang? Karena ini juga akan menimbulkan permasalahan lalulintas,” tegasnya.

Menurutnya, alih-alih memikirkan satu pihak, lebih baik memikirkan bagaimana pengalihan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Hal ini, kata dia, juga mampu menyelesaikan persoalan BBM, sekaligus menyelesaikan masalah lalu lintas dan polusi udara perkotaan.

“Pemakaian BBM yang boros, kemacetan, polusi udara dan lain-lain, semestinya yang selalu dipikirkan atau diupayakan, bagaimana masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum,” tandasnya.

Ojol Sambut Baik

Kebijakan ini kemudian disambut baik oleh asosiasi ojol, ini dianggap akan memberikan efek ekonomi yang baik ke para pengemudi.

“Prinsipnya itu memberikan efek ekonomi bagi pengemudi transportasi online,” ujar Ketua Komunitas Mitra Berbagi, Burhanuddin Nur singkat.

Terlebih kata dia, ini cukup membantu para pengemudi di tengah kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat.

“Jadi baik sekali di tengah adanya kenaikan BBM,” lanjutnya. 

Respons Wali Kota Makassar 

Merespons itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melayangkan sindiran ke MTI Pusat yang menilai program ojol day atau hari ojek online (ojol) telah mengabaikan program Bus Rapid Transit (BRT) milik Kementerian Perhubungan.

“Orang tidak punya rakyat itu. Jadi kadang-kadang seenaknya ngomong. Tidak tahu kesulitannya rakyat. Dia cuma pikir dirinya sendiri,” ucap Danny.

Ia mengatakan dirinya berupaya menekan inflasi atas dampak kenaikan harga BBM. Dia menegaskan kebijakan pusat yang menaikkan harga BBM juga sangat berdampak kepada ojol.

Oleh sebab itulah program ojol day dicanangkan dengan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Makassar menggunakan jasa ojol sehari tiap pekan saat ke kantor.

Menurutnya, hal ini bisa membantu ojol yang beban operasionalnya meningkat di tengah kebijakan kenaikan harga BBM.

“Kami ingin tegas membantu komunitas yang langsung terdampak kenaikan BBM yaitu ojol sekaligus mengurangi kebutuhan BBM paling tidak mulai dari 22.500 pegawai Pemkot,” tegasnya.

Danny menilai, sorotan MTI yang membandingkan BRT dengan ojol juga jauh berbeda. Dia juga mengatakan BRT saat ini masih disubsidi oleh pemerintah.

“Kalau BRT mau bangkrut apa tidak, kan disubsidi pemerintah. Kan beda. Kan kalau ini siapa yang subsidi itu ojol-ojol semua? (Makanya program ojol day) Itu cara kita menangani persoalan langsung di sumbernya,” tutur Danny.

Dirinya pun tidak mau ambil pusing dengan tudingan MTI yang menyebutnya tidak serius mendorong moda transportasi massal sebagaimana amanat UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

Meski sebelumnya sudah ada memorandum of understanding (MoU) dengan Kemenhub soal pengembangan BRT di wilayah Trans Mamminasata.

Danny lantas menuding MTI tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Sementara Pemkot Makassar perlu mempertimbangkan dampak yang dirasakan para driver ojek online akibat kenaikan harga BBM.

“Kita mau bagaimana orang yang terkena dampak, sekaligus kita ringankan. Dengan memperbanyak orderan mereka dan sekaligus kita mengurangi BBM,” ucap Danny

Danny mengklaim program ojol day yang dicanangkannya banyak mendapat dukungan. Meski di satu sisi dikatakan tetap ada yang berprasangka buruk.