Masuk

Warganet, Anies Baswedan Dihukum PTUN Turunkan UMP Jakarta: Kena Hukum Mulu

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Warganet terkait Anies Baswedan dihukum PTUN untuk turunkan UMP Jakarta sebut kena hukum mulu, Selasa 12 Juli 2022.

Warganet dengan nama Celoteh Receh di media sosial Twitter membagikan judul berita terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dihukum oleh PTUN untuk turunkan UMP Jakarta.

“Kena hukuman mulu nih…” narasi CELOTEH RECEH @M45Broo_ pada cuitannya.

Sumber Foto: Cuplikan Cuitan Warganet Terkait Anies Baswedan Dihukum PTUN
Baca Juga: Posting Video Anies Baswedan Ogah Tangannya Dicium, Husin Shihab: Dia Sudah Capek Berbohong

Di samping itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menghukum Anies agar menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Yakni dari senilai Rp 4,6 juta menjadi hanya Rp 4,5 juta.

Kasus tersebut berawal ketika Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 1517 Tahun 2021, tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021. Pada SK tersebut, menyebutkan bahwa UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp 4.641.854.

SK tersebut tidak diterima dari sejumlah pihak, salah satunya yakni DPP Apindo DKI Jakarta. Gugatan akhirnya dilayangkan ke PTUN Jakarta dan alhasil dikabulkan.

Baca Juga: Tetapkan Anies Bacapres, Ketua Demokrat Sulsel: AHY Menjawab Harapan Masyarakat

“Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 1517 Tahun 2021, tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada Tergugat, menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845,” bunyi dari putusan PTUN Jakarta yang didapat oleh detikcom pada Selasa 12 Juli 2022.

Diketahui bahwa duduk sebagai ketua majelis, Eko Yulianto dan anggota, Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. Majelis menyatakan bahwa sekalipun kewajiban menerbitkan kembali pada keputusan baru tidak dituntut oleh penggugat, namun pengadilan mewajibkan pada tergugat buat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru terkait Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

“Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan ultra petita namun merupakan reformatio in peius,” sebut majelis pada sidang.

Selain itu, alasan PTUN Jakarta menurunkan UMP dikarenakan adanya disparitas di antara besaran kenaikan pada UMP dan juga inflasi.

Baca Juga: Aib Jokowi Bisa Terbongkar Jika Nasdem Tersingkir Dari Kabinet

“Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat meminta meninjau kembali UMP Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kenaikan UMP yang telah ditetapkan tidak memenuhi asas keadilan dan jauh dari layak dibandingkan inflasi DKI Jakarta,” ucap majelis.