Terkini.id, Makassar – Pemerintah daerah memperketat aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro selama dua pekan. Pembatasan tersebut berlaku mulai Selasa, 22 Juni-5 Juli mendatang.
Ahli Epidemiologi Universitas Hasanudin Prof Ridwan menilai keberhasilan PPKM mikro ditentukan dengan banyaknya testing, tracing, treatment.
Prof Ridwan meminta pemerintah Kota Makassar memperketat pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan.
Masyarakat yang berasal dari daerah zona merah perlu dimonitor dengan baik.
Jika memiliki gejala-gejala khas Covid-19, mereka wajib diperiksa dan diminta untuk tidak melakukan kontak dengan orang lain sampai batas waktu yang ditentukan.
- Soal PPKM Darurat yang Semi Lockdown, Jokowi: Itu Saja Masyarakat Menjerit
- PPKM Mikro Kota Kupang Resmi Diperpanjang, Mal Bisa Buka!
- PPKM Mikro Diperpanjang, Bupati Gowa: Keputusan Berat Tapi Mesti Diambil
- Anggap Banyak Salah Paham, Oknum Satpol PP Gowa: Saya Tetap Merasa Benar!
- Mahasiswa Ambon Demo Tolak PPKM Mikro: Hanya Mematikan Perekonomian Rakyat
“Bandara juga perlu bertindak dengan memberikan kartu khusus monitoring, hal ini untuk memudahkan daerah-daerah dalam melakukan pengawasan,” kata Ridwan, Rabu, 23 Juni 2021.
Ridwan memperingatkan pemerintah bahwa varian baru yang ada di pulau Jawa patut diwaspadai. Tingkat penularan varian tersebut diklaim dapat mencapai 60 sampai 70 persen lebih tinggi.
“Jadi kita anggap saja seluruh pulau Jawa episentrum, itu artinya semua penerbangan dari Jawa itu semestinya Sulsel, khususnya Makassar lakukan antisipasi pelaku perjalanan dari wilayah tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, Kota Makassar paling potensial sebagai awal mula ledakan kasus lantaran tingginya mobilitas warga.
Dia mengatakan pemerintah kota perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi kasus, utamanya varian baru.
Peningkatan saat ini tak boleh disepelekan, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pelacakannya. Mulai dari kapasitas laboratorium hingga kapasitas terapi untuk pasien.
Terlebih, penganggaran Covid-19 dari pusat ke Makassar tergolong tinggi, tercatat penganggarannya menjadi tertinggi ketiga secara nasional.
“60 sampai 70 persen kasus itu ada di Makassar. Pemerintah kota saya lihat sudah. Kan ada saya lihat pemkot ini ada program Covid Hunter. Makassar mendapatkan dana yang cukup besar no 3 nasional dalam budgetting dari Bappenas. Itu langkah bagus untuk tingkatkan kapasitas tracing, kapasitas lab, kapasitas pelacakkan, kapasitas terapi untuk pasien Covid-19,” katanya.
Makassar, kata dia, tengah berlomba dengan waktu. Pemerintah kota perlu menyeimbangkan antara pencegahan dan tracing.
Dia juga mengkritisi kapasitas tracing Makassar masih yang masih sangat rendah. Tercatat kapasitas tracing hanya 1 banding 8 atau 1 temuan kasus hanya 8 orang yang dilacak.
Padahal menurut WHO lanjut Ridwan, standar tracing semestinya 1 banding 30.
“Ternyata kapasitas kita baru 1 banding delapan. Itu yang pertama. Yang kedua kapasitas pemeriksaan dalam lab kita sampel yang masuk terlalu kecil,” ungkapnya.
“Jumlah sampel yang diperiksa harian itu hanya sekitar 500 sampai 700 padahal kapasitas lab Sulsel itu termasuk di Makassar itu bisa sampai 5000-an perhari. Itulah mestinya budget yang masuk itu mesti dialokasikan untuk itu,” sambungnya kemudian.
Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan seluruh masyarakat yang masuk melalui bandara dan pelabuhan mesti melakukan screening.
“Jadi kita terapkan double screening, bukan tidak percaya tapi kita sudah kebobolan kemarin saat kasus apartemen,” kata Danny Pomanto.
Selain itu, Danny mengatakan per 1 Juli, pemerintah kota bakal mengaktifkan Detektor Covid-19 untuk melacak kasus dari rumah ke rumah.
“Saat ini kita tengah merampungkan persiapan, mulai dari kedatangan GeNose hingga tempat pengetesan. Karena kontainer belum merata di kelurahan, sementara kita pakai rumah RW dulu,” sebutnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
