NETWORK
Terkini.id – Pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT POS Indonesia dan jaringan Bank Himbara.
Atas dasar itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Daerah serta Dinas Sosial untuk dapat mengawasi penyalurannya guna menghindari adanya kecurangan data penerima.
Mengutip suaracom jaringan terkini.id, perwakilan dari jaringan Bank Himbara dan PT POS Indonesia melaporkan kalau penyaluran bansos yang terdiri dari uang tunai dan beras Bulog sudah dimulai.
Menurut mereka, penyaluran bantuan sosial bagi KPM tersebut dikatakan membutuhkan waktu dan harus dibantu pemerintah daerah dalam hal penyaluran dan proses verifikasi.
“Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan,” kata Luhut saat Rakor Virtual bersama Menteri dan Gubernur Jawa-Bali, Kamis 22 Juli 2021.
“Kepada PT POS Indonesia untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan supaya tidak menimbulkan klaster Covid-19 pada saat masyarakat mengambil bansos,”tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Budi Waseso melaporkan pihaknya mendapatkan bantuan pengangkut dari PT POS Indonesia dan DNR per Kamis ini.
Menurutnya, di hari yang sama juga Bulog akan menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk seluruh Indonesia.
“Adapun bantuan beras itu akan diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan. Berharap proses penyaluran bantuan beras bisa selesai pada 30 Juli 2021,”bebernya.
Selanjutnya, Staf Khusus Menteri Sosial Don Rosano yang melaporkan kalau Kemensos telah memberikan data 10 juta penerima bantuan sosial tunai kepada PT POS Indonesia.