Panas, Politikus PDIP Desak Luhut Mundur: Menko Sebar ‘Big Data’ Hoax ke Masyarakat

Terkini.id, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan menteri yang telah sebar ajakan agar Pemilu ditunda harusnya dengan kesatria mundur dari jabatannya.

Meski tidak menyebut nama, Masinton mempertegas bahwa Menko yang telah menyebar ‘Big Data’ Hoax soal masyarakat setuju perpanjangan jabatan 3 periode presiden. Seperti diketahui, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya yang pernah menyampaikan soal big data perpanjangan masa jabatan presiden.

Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak bakal ditunda. Masinton Pasaribu yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDIP pun mempertanyakan keberadaan menko yang sempat pamer memiliki big data penundaan pemilu.

Masinton awalnya memuji sikap kesatria Presiden Jokowi yang pada akhirnya berani menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu. Dia menyebut sikap Jokowi ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih kekacauan yang dibuat bawahannya.

“Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. 

Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” kata Masinton dalam keterangannya, Senin 11 April 2022.

Masinton lantas mempertanyakan ke mana menko hingga elite yang belakangan mendukung 3 periode masa jabatan presiden. Padahal, kata dia, para menko Jokowi tidak punya kewenangan berbicara terkait politik.

“Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? 

Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” katanya.

Masinton pun menyarankan agar menko yang sempat menyebarkan persoalan big data penundaan pemilu mundur dari jabatannya. 

“Ketika presiden secara ksatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya. Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data ‘hoax’ kepada masyarakat Indonesia,” katanya.

Politikus PDIP ini lantas berbicara soal demonstrasi mahasiswa hari ini terkait penundaan pemilu. Dia meminta agar demonstrasi mahasiswa dimaknai sebagai kritik kepada elite tua yang serakah dan rakus jabatan.

“Aksi demonstrasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi. Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi,” katanya.