Ini Alasan Kominfo Blokir Situs Jurdil2019.org yang Menangkan Prabowo-Sandi

Tampilan situs jurdil.org yang memenangkan Prabowo-Sandi.(ist)
Tampilan situs jurdil.org yang memenangkan Prabowo-Sandi.(ist)

Jakarta – Salah satu lembaga pemantau pemilu yang bisa diakses secara online, Jurdil2019, dicabut izinnya oleh Bawaslu.

Situs tersebut juga diketahui sudah diblokir oleh Kementerian Kominfo.

Situs jurdil2019.org sebelumnya ramai menjadi landasan kalangan Pro Prabowo-Sandi, karena memuat real count yang memenangkan pasangan 02 tersebut.

Situs tersebut mengklaim telah mengumpulkan data dari 5.502 TPS di 34 provinsi.

Prabowo-Sandi menurut situs itu, unggul hingga 60,3%. Sementara Jokowi-Ma’ruf Amin tertinggal dengan perolehan 37,9% suara.

Baca juga:

Hanya saja, tidak ada keterangan soal detail asal TPS, maupun bukti foto C1 yang menguatkan klaim postingan tersebut.

Situs jurdil2019.org itu berbeda dengan situs kawalpemilu.org. Di Situs kawal pemilu, bisa dilihat bukti-bukti foto C1 plano yang ditampilkan di situs.

Kembali ke situs jurdil2019.org, ada keterangan bahwa situs tersebut dikembangkan oleh aktivis alumni institut terkemuka di Indonesia, angkatan 1973.

Atas pemblokiran tersebut, pihak Aktivis Alumni ITB Angkatan 1973 bersama professional IT dan Forum API, yang mengklaim sebagai pengelola Jurdil2019 menyampaikan pemblokiran itu dilakukan sepihak.

“Tanpa pemberitahuan dan klarifikasi kepada kami.
Bagi masyarakat yang ingin tetap mendapatkan akses informasi Pilpres 2019 yang Jujur dan Adil dapat menggunakan browser Google Chrome dengan extension PlainVPN. Berikut ini petunjuk menambahkan extension Plain VPN ke browser Google Chrome,” tulis informasi dari aktivis 1973 tersebut.

Dilansir dari detikcom, admin website tersebut dihubungi, namun menolak menyebutkan namanya. Cuma mengaku sebagai admin.

Hasil ‘Real Count Pilpres 2019’ yang ditampilkan jurdil2019.org berbeda dengan hasil quick count sejumlah lembaga dan juga real count kawalpemilu.org dan juga situng KPU.

Di situng KPU, Minggu (21/4/2019) pukul 11.00 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 69.648 TPS (8,56310%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU berdasar data yang telah masuk:
– Jokowi-Ma’ruf 7.203.291 suara (54,12%)
– Prabowo-Sandiaga 6.107.313 suara (45,88%)

Sementara di kawalpemilu.org, pada Minggu (21/4) pukul 11.01 WIB, hasilnya adalah sebagai berikut:

– Jokowi-Ma’ruf 7.915.296 suara
– Prabowo-Sandiaga 7.701.374 suara
Data masuk dari 105.418 suara

Melanggar Aturan

Kementarian Kominfo memblokir situs jurdil2019.org, lantaran situs tersebut melanggar izin pemantau Pemilu.

“Sudah kami blokir,” kata Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu kepada wartawan, Minggu 21 April 2019.

Sejumlah operator penyedia jasa internet disebutkan telah memblokir situs itu. Namun, menurut dia, masih ada yang belum melaksanakan permintaan Kominfo.

Kominfo memblokir setelah Bawaslu mencabut izin atau akreditasi lembaga pemantau pemilu Jurdil2019 tersebut.
Pencabutan izin dilakukan karena lembaga tersebut tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan.

“Situs jurdil2019.org pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi dan akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau, karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin kepada seperti dilansir detikcom, Minggu 21 April 2019.

Afif mengatakan lembaga survei tersebut mengajukan izin sebagai pemantau yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran Pemilu. Namun, Afif menyebut lembaga tersebut melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU.

“Dalam kenyataanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan quick count, dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org. Bawaslu menilai PT. Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalah gunakan sertifikat akreditasi, kalau survei urusan izin di KPU,” ujar Afif.

Namun pihak Jurdil2019 mengaku belum menerima surat pencabutan izin dari Bawaslu.

Komentar

Rekomendasi

BPJS Naik, Pemkot Parepare Tetap Tanggung Warga Tidak Mampu

Ariella Hana Sinjaya Representasi Semua Kalangan di Pilwalkot Makassar 2020

Naskah Lengkap Pidato Jokowi sebagai Presiden Terpilih 2019-2024

Alumni 212 Beberkan Keburukan Adab Prabowo saat Ijtimak Ulama

Prabowo Ingin Bantu Jokowi, Sandiaga Uno Komitmen Jadi Oposisi Pemerintah

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar