Masuk

Anggota DPR RI Perkirakan Kuota Pertalite Akan Habis September

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade memperkirakan kuota pertalite sebanyak 23 juta kiloliter yang disiapkan pemerintah bakal habis pada September mendatang.

Perkiraan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ini ia buat berdasarkan semakin menipisnya kuota pertalite akibat terus bergeraknya ekonomi dan aktivitas masyarakat setelah pandemi.

Jika tidak ada upaya untuk mengontrol penggunaan pertalite dari pemerintah, hal ini bisa mengakibatkan kuota pertalite bisa jebol sebelum akhir tahun.

Baca Juga: ARW Bersama BRIN Gelar Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Kota Makassar

“Dan 23 juta kiloliter kuota yang tersedia itu Insya Allah September ini habis,” kata Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN dan Kementerian perdagangan pada Rabu, 24 Agustus 2022 kemarin sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Ia pun meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan, entah dengan menambah kuota atau dengan mengendalikan konsumsi pertalite.

Tidak lupa, ia juga meminta pemerintah untuk memperbaiki target dari penyaluran pertalite. Pasalnya, Andre mengaku masih bisa melihat mobil mewah yang mengisi bahan bakar menggunakan bahan bakar bersubsidi seperti pertalite.

Baca Juga: Sempat Menjadi Polemik, Kini DPR RI Resmikan RUU KUHP Menjadi UU

Ia berharap agar Menteri BUMN, Erick Thohir bisa berkoordinasi dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bersama-sama membahas permasalahan tersebut.

“Harapan saya pak Menteri BUMN segera bicara dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, (untuk) ambil keputusan,” ujarnya.

Data dari PT Pertamina menunjukkan penyaluran pertalite sendiri mencapai 16,8 juta kiloliter hingga Juli 2022. Artinya, kuota hingga akhir tahun ini hanya bersisa 6,25 juta kiloliter dari kuota total yang telah ditetapkan pada awal tahun sebanyak 23,05 juta kiloliter.

Sebelumnya, harga pertalite diwacanakan akan naik dalam waktu dekat ini. Hal ini merupakan imbas dari jebolnya kuota dan dana subsidi yang membengkak hingga 502 triliun rupiah dari proyeksi awal sebesar 170 triliun rupiah untuk tahun ini.