Anggota TGUPP: Anies adalah Korban Propaganda Jahat Ayat Mayat di Jakarta

Terkini.id, JakartaAnggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), Tatak Ujiyati mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah korban propaganda jahat ayat-mayat di Jakarta.

Sepesifiknya, ia menyinggung soal jenazah Nenek Hindun yang dulu sempat disebut-sebut ditolak disalatkan sebab memilih lawan Anies di Pilkada Jakarta 2017, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Anies adalah korban propaganda JAHAT ayat mayat di Pilkada Jakarta,” kata Tatak Ujiyati melalui akun Twitter pribadinya pada Senin, 25 April 2022.

Baca Juga: Relawan Anies: Kami Tunggu Pak Anies Baswedan di Papua, Yang...

Menurutnya, para pembenci atau haters menggunakan jenazah nenek Hindun sebagai proxy kampanye negatif untuk menyerang Anies Baswedan.

“Yang katanya jenazah tak disholatkan, faktanya disholatkan. Yang katanya ditolak, faktanya justru relawan Anies yang bantu Ambulance,” katanya.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tanggapi Anies Baswedan Usai Undang Tukang Bakso di...

Bersama pernyatannya, Tatak Ujiyati membagikan berita berjudul “Polisi Tegaskan Tak Ada Penolakan Mensalatkan Jenazah Nenek Hindun” dan “Hoax Seputar Jenazah Nenek Hindun”.

Dilansir dari Sindo News, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan memastikan bahwa tak ada penolakan mensalatkan jenazah nenek Hindun binti Raisman (78) di Mushala Al Mu’minun yang berada di kawasan rumahnya itu.

“Saya sudah konfirmasi ke pihak keluarga (Nenek Hindun), tak ada penolakan di masjid itu,” ujarnya pada Senin, 13 Maret 2017.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tanggapi Anies Baswedan Usai Undang Tukang Bakso di...

Menurut Kombes Iwan, keluarga mengaku Nenek Hindun tak bisa disalatkan di mushala karena keterbatasan orang. Sementara, hanya ada uztaz Ahmad Syafi’i di sana.

“Jadinya, terpaksa Uztaz Syafi’i mensalatkan di rumah bu Hindun. Tidak ada masalah. Hanya kesalahpahaman saja sehingga tersebar di media massa,” jelasnya.

Kombes Iwan menambahkan, polisi tidak akan mengambil langkah-langkah termasuk kemungkinan adanya proses hukum.

“Polisi baru bergerak jika bukti dan kasus pidana di sana. Kan tak ditemukan (dalam kasus nenek Hindun),” ungkapnya.

Bagikan