NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai negatif langkah Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan, yang diketahui menyerahkan pengerjaan pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur I ke Pemerintah Pusat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, yakni Eneng Malianasari, mengatakan bahwa manuver Anies tersebut berpotensi menghambat pengembalian investasi proyek distribusi air bersih dari Waduk Jatiluhur yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
“Pak Anies tidak mau membangun jaringan pipa distribusi dan melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat,” tutur Eneng pada Kamis kemarin, 25 Maret 2021, dalam keterangan tertulis, dikutip terkini.id dari Bisnis.com.
“Jika pipa distribusi tidak dibangun, maka air bersih yang telah diproduksi tidak bisa dipasarkan sehingga mengacaukan pengembalian investasi proyek Kementerian PUPR,” lanjutnya.
Sebagai informasi, proyek itu sebenarnya menjadi bagian kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
- Rezki Mulfiati Turut Dampingi Anies Baswedan Hadiri Silaknas ICMI
- Makan Siang Bareng Jokowi, Anies Baswedan: Terima Kasih Atas Jamuan dan Bincang-bincangnya!
- Bacapres Ini Ungkap Isi Pertemuannya dengan Presiden Jokowi Bersama Bacapres Lainnya
- Megawati Pilih Mahfud MD Pendamping Ganjar, Sandiaga Uno Mengaku Merasa Sedih
- Gagasan Anies Baswedan Soal Satu Ekonomi dan Harga Setara di Indonesia
Sementera Kementerian PUPR mendapat bagian kerja mengolah dan mengirimkan air bersih dari Waduk Jatiluhur sampai titik pengambilan di Pondok Kopi, Jakarta Timur.
Pembagian kerja sama antara pusat dan daerah itu juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 yang telah ditetapkan Anies pada 16 April 2018 lalu.
Lalu belakangan, Anies mengajukan perubahan atas RPJMD 2017 – 2022 tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang menyerahkan tanggung jawab itu kepada pemerintah pusat.
“Proyek pipa distribusi dikerjakan melalui skema KPBU yang dibiayai oleh investor swasta, tidak pakai APBD.”
“Namun, sayangnya Pemprov DKI sama sekali belum melaksanakan proses lelang KPBU. Bahkan setahu saya, persiapan lelangnya pun tidak dikerjakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menuturkan bahwa alokasi air bersih dari SPAM Jatiluhur itu dapat menambah sekitar 15 persen cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta beberapa waktu ke depan.
Berdasarkan catatan PAM Jaya hingga tahun 2020, cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta menyentuh di angka 65,01 persen.
Sementara kapasitas ketersediaaan air bersih mencapai 20.227,5 liter per detik. Adapun panjang pipa yang dimiliki PAM Jaya terbentang hingga 11.916 kilometer.
Pada Oktober tahun lalu, PAM Jaya mencatatkan jumlah konsumen sebanyak 888.342.
Ihwal kontruksi SPAM Jatiluhur I, Hernowo, mengatakan pihaknya tengah menyusun basic engineering design atau BED untuk sisi transmisi dan distrubusi air di wilayah hilir.