Aturan Baru Pencairan JHT dan Pentingnya Komunikasi Publik

Terkini.id, Makassar – Kesabaran para buruh atau pekerja di Indonesia seolah diuji. Masih terlintas diingatan mereka terkait aturan pengupahan yang tidak layak.

Kini dihebohkan terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur jaminan hari tua (JHT) baru bisa dicairkan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun.

Tentu, keputusan itu dirasakan amat tiba-tiba. Hasilnya sudah bisa diprediksi, menuai banyak protes dari publik dan kalangan serikat buruh.

Baca Juga: Sejarah Hari Buruh, Demonstrasi Terbesar Era Revolusi Industri Kapitalis 1.0

Keputusan yang diteken Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah itu akhirnya dikembalikan. Arahan Presiden RI Joko Widodo, tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanakan dan dipermudah.

Beragam pertanyaan dan spekulasi kemudian banyak bermunculan. Seperti yang dikutip dari beberapa kolom komentar di kanal sosial media jenis tik tok.

Baca Juga: Asyik! Klaim JHT Kini Tidak Harus Berusia 56 Tahun

Netizen sapaan akrab warga internet, terpantau ada yang menghitung total dana JHT yang sudah mencapai Rp400 triliun. 

Sebuah jumlah yang amat besar jika hitungan itu benar. Narasinya curiga dan menduga dana tersebut sudah tidak ada.

Seolah dana itu dialihkan untuk membiayai proyek infrastruktur dan membayar utang pemerintah.

Baca Juga: Asyik! Klaim JHT Kini Tidak Harus Berusia 56 Tahun

Ada juga yang mencurigai dana itu digunakan untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sederet analisis dan hitungan di atas tentu belum jelas kebenarannya. Kementrian ketenagakerjaaan sudah memberikan respon, dimana dana kelolaan dari para peserta BPJS Ketenagakerjaan dijamin tetap aman.

Polemik dan kegaduhan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Penulis selanjutnya melakukan kajian dan memandang pentingnya komunikasi publik.

Menurut sejumlah ahli, komunikasi publik (public communication) adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak bisa dikenali satu persatu.

Seperti dalam pandangan Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (2010). Bentuk komunikasi ini memiliki beberapa tujuan, seperti memberi informasi, menghibur, serta mempersuasi atau memengaruhi perilaku khalayaknya.

Adapun sejumlah karakteristik komunikasi publik seperti yang dikutip dari buku Ilmu Komunikasi (2021) oleh Teddy Dyatmika.

Umumnya, prosesnya berlangsung linier atau satu arah. Posisi komunikator sangat aktif dalam menyampaikan pesannya. 

Sedangkan komunikan atau khalayak cenderung pasif atau hanya menyimak isi pesannya saja. Namun, tidak jarang pula umpan balik atau ada feedback dalam komunikasi publik. 

Penulis memberikan contoh dalam sebuah seminar atau dialog. Terjadi saat pemateri memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menanggapi dan memberi respon.

Dengan catatan, interaksi antara keduanya terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.  

Hal itu lantaran jumlah khalayak yang besar, sehingga terkadang komunikator tidak bisa mengenali atau mengidentifikasi satu persatu pendengarnya.

Mengutip pendapat Hafied Cangara dalam Pengantar Ilmu Komunikasi (2016). Komunikasi publik tidak dapat dilakukan mendadak. 

Menyusul membutuhkan persiapan dan perencanaan. Pesan dalam komunikasi ini tidak berlangsung spontan, melainkan terencana dan dipersiapkan lebih awal.

Beberapa tujuannya untuk memberi penerangan, menghibur, memberi penghormatan, bahkan mempersuasi atau memengaruhi khalayak.

Olehnya sebagai pejabat publik, perlu mempertimbangkan secara matang setiap kali akan menyampaikan sebuah pesan kepada publik.

Sebaiknya, sudah terencana atau dipersiapkan lebih awal. Tentu perlu memikirkan secara sungguh-sungguh apa dampak yang dapat ditimbulkannya dari pesan yang disampaikannya tersebut.

Penulis: Irnawati, Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Bagikan