Pemprov Sulsel Tidak Naikkan UMP, Ini Tanggapan Plt Gubernur

Terkini.id – ratusan buruh di Kota Makassar Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Nasional (FPBN)  dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat 19 November 2021.

Mereka menggelar unjuk rasa karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2022.

Diketahui setelah penetapan UMP dilakukan oleh Pemprov Sulsel bersama dengan Dewan Pengupahan. telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahuan 2022 sebesar Rp 3.165.875.

Baca Juga: Sejarah Hari Buruh, Demonstrasi Terbesar Era Revolusi Industri Kapitalis 1.0

Dengan demikian, Upah Minimum Provinsi atau UMP di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami kenaikan pada tahun 2022 mendatang.

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah atau (PP) Kementerian Ketenagakerjaan bernomor 36 tahun 2021. Para buruh tersebut menggelar unjuk rasa saat penetapan UMP oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut berlangsung.

Baca Juga: Tegas Tolak Pengunduran Pilpres 2024, Buruh Se-Indonesia Hendak Lakukan Aksi...

Mereka menuntut Pemprov Sulsel mengakomodir tuntutan buruh dengan menaikkan UMP di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, para buruh tersebut juga  mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi dan Kota untuk menetapkan UMP di wilayah masing-masing tanpa intervensi pemerintah di pusat.

Kendati Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak menaikkan UMP di Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Tegas Tolak Pengunduran Pilpres 2024, Buruh Se-Indonesia Hendak Lakukan Aksi...

Namun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan kompensasi terhadap 17 ribu pekerja atau buruh lewat kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap serikat pekerja.

Plt Gub SulSel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, berdasarkan hasil kesimpulan dan mengikuti PP 36/ 2021, Pemprov menetapkan UMP Rp3.165.876.

“Jumlah Itu kita sudah peringkat keempat tertinggi UMP nya di Indonesia. Kalau kita menggunakan formula PP 36 tahun 2021 maka itu sebenarnya kita harus turun, tapi kami tetap bertahan untuk tidak turun, itu kita tetapkan pada posisi itu,” ungkap Andi Sudirman.

“Ingat, kami kompensasi pekerja juga di bidang-bidang lain, termasuk mengakomodir untuk ketenagakerjaan untuk 17 ribu orang pekerja di tahun 2022. Dan juga kita akan membantu BLK-BLK serta teman-teman serikat pekerja untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan yang langsung akan dikerjasamakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan para serikat pekerja pada tahun depan nanti,” tambahnya

Koordinator aksi buruh, Noval menanggapi, pengawalan penetapan UMP dan UMK berdasarkan surat edaran Kementrian dan tidak memberikan ruang pada pimpinan daerah baik Kota atau Provinsi untuk diberikan sebuah penentuan upah di masing-masing daerah.

“Makanya hari ini kami aksi dalam rangka mengawal kebijakan tersebut untuk memberikan dukungan moril kepada pemerintah, khususnya Pemprov Sulsel. Pasalnya, kami tidak ingin ada intervensi dari Pemerintah Pusat dalam hal penetapan UMP dan UMK nantinya. Kami harap UMP dan UMK ada kenaikan,” ujarnya. 

Bagikan