Bangun Budaya Mutu, Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Terakreditasi Pertama di Indonesia Timur

Terkini.id, Makassar – Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) UPT BPMKP Provinsi Sulawesi Selatan telah terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 di Indonesia Timur.

Dengan Ruang Lingkup: Tanaman Segar dan produk tanaman, input produksi (Pupuk Organik) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

UPT BPMKP telah mendapatkan fasilitas pembinaan mulai dari tahun 2018 dari Kantor Layanan Teknis BSN Sulawesi Selatan. Setelah melewati proses panjang, akhirnya tahun ini  mendapat status akreditasi. 

Baca Juga: BAN PAUD dan PNF Sosialisasikan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di Sulsel

Indonesia sebagai salah satu negara agraris memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan produk pangan organik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya mengkonsumsi produk pangan sehat dan bergizi dengan membeli pangan organik. 

Untuk memberi jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan yang dikonsumsi dihasilkan melalui proses yang sesuai dengan standar organik SNI 6729 : 2016 tentang Sistem Pertanian Organik, maka diperlukan penjaminan oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Baca Juga: Komoditas Terbesar Sulsel, BSN Sebut Rumput Laut Tingkatkan PDB Indonesia

Tingginya biaya sertifikasi yang harus ditanggung oleh pemohon menjadi salah satu kendala masih banyaknya produk organik yang belum disertifikasi. 

Padahal Sistem Pertanian Organik telah lama berkembang di Indonesia dan sudah menjadi tuntutan konsumen pada saat ini. 

Hal ini mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). 

Baca Juga: BSN Dorong Industri Terapkan SNI Plambing

Kepala UPT BPMKP, Alisda Amalia memberi apresiasi dengan fasilitas yang telah diberikan oleh Kantor layanan Teknis BSN Sulawesi Selatan dalam membimbing, membina dan mendukung untuk menerapakan SNI ISO/IEC 17065:2012. 

“UPT BPMKP berharap dengan terakreditasinya dapat membantu pelaku usaha dalam mendorong pengembangan dan pemasyarakatan pertanian organik yang bersertifikat,” ujar Alisda, Kamis, 5 Agustus 2021.

Kepala KLT BSN Sulawesi Selatan, Taufiq Hidayat
menyatakansudah menjadi tanggung jawab BSN dalam memfasilitasi LPK di Sulsel dalam upaya membangun budaya mutu melalui penerapan SNI baik kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) maupun pelaku usaha (UMKM). 

Dengan diperolehnya Akreditasi tersebut, Taufiq  berharap dapat meningkatkan perekonomian bagi produsen. 

“Juga menumbuhkan persaingan ekonomi yang sehat di wilayah Sulsel pada umumnya serta dapat mendukung gerakan Sulsel ber-SNI,” ungkapnya.

Bagikan