Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pengamat pendidikan UNJ, Rakhmat Hidayat, ikuta angkat bicara mengenai polemik ancaman Nadiem Makarim soal penjatuhan sanksi bagi kampus yang mengabaikan Permendikbud PPKS.
Rakhmat Hidayat menyebut bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim salah alamat jika mengancam akan menurunkan akreditasi perguruan tinggi.
“Kalau menteri mengatakan bahwa dia berhak bisa menurunkan akreditasi sebenarnya salah alamat, salah kamar. Karena otoritasnya bukan di kementerian,” kata Rakhmat mengutip Tempo, Selasa, 16 November 2021.
Diberitakan sebelumnya, Nadiem mengeluarkan ancaman akan menurunkan akreditasi kampus bagi yang tidak menjalankan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Leboh lanjut Rakhmat menjelaskan, akreditasi merupakan otoritas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun dalam hal penurunan akreditasi juga tidak bisa dilakukan begitu saja.
- UKT Naik, Komisi X Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN
- Nadiem Makarim Jadi Sasaran Amuk Anggota DPR : Masih Banyak Guru - Guru yang Menangis !
- Nadiem Makarim Jadi Sorotan Setelah diamuk DPR, Dari Mana Sumber Besaran Gaji PPPK ?
- Bukan Hanya Tim Bayangan, Berikut Sederet Kebijakan Kontroversial Nadiem Makarim
- Profil dari Sosok Anita Jacoba Gah, Anggota DPR yang Berani Marahi Nadiem Makarim Soal Gaji Guru dan Masalah PPPK
“Ada proses asesmen, visitasi lapangan oleh rumpun keilmuan,” katanya.
Kendati demikian, jika ada kasus-kasus tertentu yang dapat membuat akreditasi sebuah perguruan tinggi diturunkan, Rakhmat mengatakan hal itu terjadi pada kondisi yang sudah parah.
Salah satu contohnya jika kampus tersebut melakukan plagiarisme. Meski begitu, tidak dengan tiba-tiba diturunkan akreditasinya, tetapi lewat proses yang panjang.
Rakhmat beranggapan, tidak elok jika Nadiem memberikan ancaman tersebut kepada kampus karena sudah tidak zamannya. Ia menyarankan agar Nadiem melakukan dialog dan komunikasi.
Bisa saja dengan Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk menyampaikan substansi permendikbud tersebut.
“Karena dalam hal ini yang paling berkepentingan adalah perguruan tinggi. Seharusnya itu yang penting untuk dilihat dalam konteks Permendikbud ini,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial UNJ tersebut.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.