Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan aplikasi My Pertamina saat membeli BBM terus mendapat gelombang protes. Hal ini dinilai justru akan menyusahkan masyarakat saat ingin membeli BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi.
Salah seorang warga, Ade Rezkiawan Embas (28) turut memprotes kebijakan ini. Dia mengaku, pembelian BBM menggunakan aplikasi bakal membuat ribet proses transaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.
“Bisa saja terjadi antrean panjang di SPBU gara-gara ada masyarakat yang mungkin koneksi internetnya tidak stabil, handphone-nya low batt, atau bahkan mungkin aplikasinya yang tiba-tiba bermasalah. Jadinya lebih ribet,” ujar Ade, Jumat, 1 Juli 2022.
Di samping itu, kata Ade, tidak semua masyarakat memiliki akses dalam penggunaan smartphone, sementara BBM bisa dibilang menjadi salah satu kebutuhan pokok, bukan hanya transportasi tapi juga dari sektor industri.
“Harusnya pemerintah paham ini. Mengikuti perkembangan teknologi harusnya jadi solusi, bukan malah menambah masalah,” bebernya.
Warga lainnya, Sari Bulan (42) turut mengeluhkan rencana kebijakan baru ini, khususnya pada bagian sistem pembayaran. Dia mengaku tak begitu familiar dengan sistem pembayaran non tunai.
Sementara pembelian BBM menggunakan aplikasi My Pertamina diutamakan pembayaran non tunai atau cashless.
“Saya tidak paham dengan begituan. Kami ini kasihan hanya tau beli, langsung bayar tunai. Tidak mengerti sama itu aplikasi-aplikasi,” katanya.
Dia pun berharap, pemerintah bisa mengkaji ulang rencana ini. Atau paling tidak, masyarakat diberi jenis pilihan pembayaran.
“Kalau bisa tetap dilayani juga yang tidak pakai aplikasi. Supaya kami yang tidak mengerti ini teknologi tetap bisa beli bensin. Masa hanya gara-gara tidak punya aplikasi, kami tidak bisa beli bensin?” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Selatan, Ambo Masse mengatakan, pihak Pertamina semestinya mengkaji lebih jauh terkait kesiapan infrastruktur dan sistem yang ada di SPBU sebelum mengambil keputusan.
Seharusnya, Pertamina sudah mempunyai persentase data berapa jumlah orang yang sudah mendownload aplikasi My Pertamina beserta pemetaan wilayah-wilayah domisili mereka.
“Kalau infrastruktur dan sistemnya belum siap, ini bisa mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya membeli BBM dan bisa mengganggu proses di SPBU. Sehingga perlu dilakukan antisipasi apabila masyarakat tidak mempunyai aplikasi my Pertamina apalagi untuk di daerah yang memiliki gangguan sinyal,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya akan menunggu hasil uji coba kebijakan ini yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah. Dari situ, setidaknya bisa diketahui apakah kebijakan ini bisa diterapkan secara permanen atau harus dievaluasi.
“Pengamatan dan survei kepada masyarakat adalah suatu informasi awal untuk melihat reaksi masyarakat. Jadi nanti kami lihat hasil dari uji coba itu,” tandasnya.
Terpisah, Supervisor Communication and Relation Mor VII Pertamina Wilayah Sulsel, Taufik Kurniawan menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk mengatur mekanisme pembelian pertalite dan solar subsidi agar tepat sasaran, terkontrol dan akuntabel.
Sebab selama ini, sistem manual yang digunakan sangat bergantung pada manusia yang bertindak sebagai konsumen dan operator SPBU sehingga pemanfaatan BBM subsidi tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh mereka yang berhak.
“Ketika kami geser ke arah sistem, maka harapannya kejadian-kejadian yang diakibatkan faktor human error itu dapat diminimalisir sehingga harapannya subsidi BBM itu semakin tepat sasaran hanya yang berhak yang menikmatinya,” jelas Taufik.
Dia menyebut, uji coba yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat belum menyasar wilayah Sulawesi Selatan.
Kendati demikian, jika Sulsel sudah memperoleh giliran uji coba, pihaknya akan menyampaikan informasi dan sosialisasi sebelum itu dilaksanakan.
Diketahui, hanya ada lima provinsi yang akan menerapkan uji coba pembelian BBM menggunakan aplikasi per 1 Juli 2022. Yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta.
Dari lima provinsi itu, tersebar di 11 daerah, yakni Kota Bukittinggi, Kabupaten, Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.
“Kami masih menunggu arahan resmi. Uji coba ini juga sangat fleksibel waktunya. Nanti pasti akan dilaporkan oleh pemerintah juga ketika sistem ini digunakan secara menyeluruh, dan kami akan melakukan sosialisasi sebelumnya,” urainya.
“Kami sebagai badan usaha yang diamanahkan oleh pemerintah harus melaksanakan seprofesional mungkin agar BBM subsidi ini tepat sasaran. Karena ini pasti menjadi keresahan masyarakat di beberapa daerah, termasuk di Sulsel juga,” tandas Taufik.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.