Berikut Sederet Penyataan Sikap Majelis Nasional FORHATI Terkait RUU PKS

Sekretaris Majelis Nasional Forhati, Jumrana Salikki

Terkini.id,Jakarta – Terkait Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dibahas di DPR Rl saat ini, Majelis Nasional Forhati setelah melakukan pengkajian draf tersebut memandang bahwa draf itu bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta budaya bangsa lndonesia (kearifan Lokal yang tidak bertentangan dengan agama).

Sekretaris Majelis Nasional Forhati, Jumrana Salikki dalam keterangan tertulisnya yang dilayakngkan ke redaksi TERKINI.ID mengatakan Majelis Nasional Forhati menyatakan sikap menolak draf RUU-PKS tersebut.

“Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Wilayah dan Majelis Daerah Forhati seluruh lndonesia, ikut berperan mengkaji dan mensosialisasikan penolakan RUU PKS baik di internal keluarga besar HMI maupun di eksternal di mana FORHATI berkedudukan/ berdomisili,” tegasnya.

Adapun kajian Majelis Nasional Forhati terhadap draf RUU PKS tersebut masing – masing :

  1. Pada Bab 1, Ketentuan Umum. Kekerasan seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan,menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi, reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Hal dikarenakan ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan, secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Definisi di atas masih multi tafsir, maka dipandang perlu untuk melakukan pengkajian ulang.
  2. Bahwa pada dasarnya hampir seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam RUU PKS telah termuat di RUU-KUHP, UU KDRT, UU Perlindungan Anak dan lainnya.
  3. Bahwasanya secara sosiologis draf RUU PKS ini sarat dengan muatan feminisme dan liberalisme sehingga memungkinkan adanya celah legalisasi tindakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transseksual) dan Pergaulan Bebas. Hal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat.
  4. Secara filosofis draf RUU PKS bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa lndonesia.

“Secara umum bahwa, Forhati memandang draf RUU PKS bertentangan dengan Pancasila dan budaya bangsa lndonesia (Kearifan Lokal yang tidak bertentangan dengan agama),” urainya.

Di samping itu, Majelis Nasional Forhati menyampaikan empat point sikap terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tersebut. Menurut mantan Calon Bupati Bulukumba ini, atas dasar pertimbangan di atas, maka dengan ini Majelis Nasional Forhati menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak dengan tegas draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUP-KS) yang sedang dibahas oleh DPR RI.
  2. Majelis Nasional Forhati mengusulkan draf Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diubah menjadi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kejahatan Seksual. Karena kata Kejahatan memiliki makna lebih luas dan Komprehensif.
  3. Meminta Pemerintah, dan DPR Rl untuk membuat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kejahatari Seksual secara komprehensif untuk perlindungan terhadap perempuan dengan menerima masukan/usulan dari aspirasi seluruh elemen masyarakat.
  4. Forhati mengajak elemen masyarakat, lembaga Adat, lembaga Agama, organisasi massa, organisasi pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal dan mendukung upaya-upaya mengantisipasi penyakit sosial terutama perihal kejahatan seksual, penyimpangan seksual (LGBT), pergaulan bebas, narkotika dan kerusakan moral lainya.

“Majelis Nasional Forhati mengajak kepada segenap keluarga besar HMl, FORHATI Wilayah dan Daerah, KAHMI Wilayah dan Daerah di seluruh lndonesia, organisasi masyarakat terutama Ormas lslam dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan, memupuk, membangun ketahanan keluarga berbasis agama dan budaya bangsa lndonesia,” imbuhnya.

“Mulai dari lingkup terkecil (rumah tangga), lingkungan, komunitas, dan lain-lainnya, sehingga tercipta keluarga yang menghasilkan generasi cerdas, tangguh dan berkarakter,” tutup Pengurus BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan tersebut.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Komunitas

Jelang Muswil, LDII Sulsel Temui Gubernur NA

Terkini.id,Makassar – Musyawarah Wilayah (Muswil) menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi. Di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan, Muswil diselenggarakan dalam