RUU PKS di Bumi Mayoritas Muslim

pacar
Ilustrasi

Oleh: Nurniah*

“Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya adzab Allah untuk diri mereka…” (HR. Hakim)

TAGAR #sahkanruupks menjadi viral pada Desember 2018. Kaum terbalik –seperti sebutan Ustad Bactiar Nasir- tak henti melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengundangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalilnya adalah, bahwa Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia sudah sangat tinggi sampai dikatakan darurat.

“Ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuat wakil rakyat untuk segera bergerak, karena ini sudah 2018, sementara tahun 2019 masa jabatan mereka sudah selesai. Ini sudah mendesak sekali,” ujar Anita Dhewy selaku Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan.(Tirto.id)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini mengundang kontroversi. Prof. Euis mengatakan bahwa: “Di dalam pasal itu (RUU PKS) tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. RUU ini tidak memenuhi harapan dari masyarakat kebanyakan di Indonesia yaitu soal kekerasan seksual itu. RUU inii tidak mengnal tentang penyimpangan seksual seperti homoseks. Padahal itu kan persoalan yang patut diatur, dan masyarakat mengharapkan itu diatur.”

Fraksi PKS bahkan mengusulkan agar “Ketuhanan Yang Maha Esa” dijadikan asas pertama dalam pembentukan Rancangan UU PKS. Ada beberapa poin yang menjadi bahan kritik bagi F-PKS. Salah satu hal yang menjadikan PKS mengkritik adalah pergantian nomenkaltur ‘kekerasan seksual’ menjadi ‘kejahatan seksual’.

“Perubahan ini bermaksud agar ada batasan yang tegas perihal unsur-unsur tidak pidana, kami beranggapan nomenklatur kejahatan seksual lebih sesuai untuk digunakan dibandingkan kekerasan seksual, pertimbangan selanjutnya untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah yang digunakan dalam  undang-undang yang menggambarkan objek yang sama,” ungkap Iskan Qolba Lubis dari F-PKS sebagai Pimpinan Panja RUU PKS Komisi VIII DPR RI. (Newstoday)

Perubahan kedua yang diajukan oleh F-PKS adalah perubahan definisi dari ‘kekerasan seksual’ itu sendiri. Iskan menuturkan, definisi yang dirumuskan dalam RUU P-KS ini masih ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan. (Newstoday)

“Ketidakjelasan definisi ini dalam kontruksi hukum sangat menyulitkan sehingga akan rawan kriminalisasi ke depannya. Dengan demikian, Fraksi PKS mengajukan usulan definisi menjadi sebagai berikut: “Kejahatan Seksual adalah setiap perbuatan seksual terhadap tubuh dan fungsi reproduksi, secara paksa, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, bahkan kehilangan nyawa,” tutur Iskan.

Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) juga menyoroti penyimpangan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pasalnya, RUU tersebut membolehkan kejahatan seksual asalkan dilakukan secara suka sama suka.

Berikut adalah beberapa poin yang terdapat dalam RUU PKS: Siapa yang mengotrol tubuh perempuan (mengatur cara berpakaian maka dapat dipidanakan). Ibu bisa dipidanakan, karena memerintahkan putrinya berbusana muslimah, sementara dia tidak mau. Siapa yang mengontrol tubuh perempuan (mengatur cara berpakaian) maka dapat dipidanakan. Ibu bisa dipidanakan, karena memerintahkan putrinya berbusana muslimah, sementara dia tidak mau.

Selain pasal karet yang rentan pada penafsiran yang melebar kemana-mana, RUU PKS yang telah diusulkan sejak 26 Januari 2016 ini, menurut ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, Prof. Euis Sunarti, RUU ini memiliki satu masalah serius, yaitu memisahkan agama dari keseharian masyarakat.

“Pasal bermasalah itu sedikit, namun itu ruh dari RUU tersebut, karena di dalam pasal itu tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia (RUU) menegasikan falsafah dan nilai agama dalam kehidupan,” ujar Euis kepada Kiblat.net, Ahad (27/01/2019) melalui sambungan telepon.

“RUU ini, tidak mengenal tentang penyimpangan seksual seperti homoseks. Padahal itu kan persoalan yang patut diatur, dan masyarakat mengharapkan itu diatur. Nah RUU ini menegasikan itu, jadi menegasikan tentang perilaku-perilaku yang menurut masyarakat perlu (diatur), tapi tidak diatur, lebih fokus kepada kekerasannya,” jelasnya.

Berikut ini beberapa hal yang akan terjadi jikalau aturan pro seks bebas ini diketok:

  1. Prostitusi legal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Euis, yang menilai RUU PKS terasa lebih fokus kepada kekerasan, namun perilaku seksnya tidak. Ia mencontohkan terkait pelacuran, di dalam RUU yang dipersoalkan adalah jika terjadi kekerasan di dalam praktek tersebut, bukan pelacurannya. Sama halnya dengan aborsi, yang dipersoalkan adalah kekerasannya, bukan aborsinya.”
  2. Bebasnya perilaku Lesbiah-Gay-Biseksual-Transgender.
  3. Aborsi legal.

Ketika prostitusi telah dilegalkan, pernikahan sesama jenis dibolehkan karena undang-undang mengamini, maka selanjutnya adalah bencana sosial. Merebaknya pengidap AIDS, penyakit kelamin, degradasi moral, broken home, dan munculnya anggapan bahwa aturan agama hanyalah penghalang bagi kebahagiaan yang ingin diraih.

Jika ditilik lebih jauh, benih undang-undang seperti ini adalah hal yang sudah beberapa kali terjadi. Setelah undang-undang untuk menikah beda agama digodok, dan usaha untuk melegalkan pernikahan sejenis diupayakan untuk disahkan, munculnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual adalah sebuah indikasi penerapan sistem yang memisahkan agama dari kehidupan.

Pemisahan agama dari kehidupan atau yang lazim disebut sekularisme memainkan peranan yang penting dalam memproduksi undang-undang yang membinatangkan manusia.

Sistem demokrasi yang diadopsi untuk mengatur manusia dalam sekularisme telah menihilkan peran Tuhan, -sebagai pencipta dan pengatur manusia- untuk hadir turut campur mengatur segala tindakannya.

Menggantungkan harapan kepada sistem yang hari ini berlenggang di Indonesia untuk menghilangkan tindakan perzinahan, adalah hal yang tidak akan pernah berbuah manis. Yang ada hanyalah gigit jari. Sebab dalam demokrasi, perzinahan dibolehkan asal suka sama suka. Aborsi dibolehkan asalkan wanita melakukannya dengan kehendak dirinya. Praktek sodomi, homoseksual, lesbian, boleh asalkan tidak terpaksa dan tidak mengganggu orang lain.

Padahal Rasulullah bersabda:

Wahai sekalian kaum Muhajirin, ada lima hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya –dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya- (niscaya akan turun kepada kalian bencana): (1)Tidaklah nampak zina di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka tha’un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya,” (HR. Ibnu Majah)

Membiarkan RUU PKS disahkan, adalah sebuah bentuk kerelaan negeri ini untuk mendapatkan azab dari sisi Allah.

“Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya adzab Allah untuk diri mereka,” (HR. Hakim)

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, harusnya menutup setiap celah yang akan menyebabkan penduduknya melakukan hal-hal yang akan mengantarkannya kepada perzinahan. Misalnya dengan menutup situs-situs porno  yang saat ini bebas berseliweran di dunia maya. Termasuk juga menghancurkan keping cd dan majalah-majalah yang mengantarkan pada pikiran yang terarah kepada perzinahan. Pemerintah, juga seharusnya mampu mewujudkan pendidikan yang dapat menjamin terbentuknya kepribadian Islami didalam diri peserta didiknya. Mengapa? Sebab kepribadian islami ini akan menjamin tercegahnya seseorang untuk melakukan penyelewangan terhadap aturan yang dibuat oleh Tuhannya.

Jikalau pemegang otoritas mulai mendapatkan desakan untuk segera mengoalkan RUU PKS ini, maka harapan kepada pemerintahan harusnya sudah kita putuskan. Saatnyalah kaum muslim melihat, membaca dan merujuk kepada Islam untuk mengatur setiap sendi-sendi kehidupannya. Sebab hanya dengan itu degradasi moral anak bangsa akan mudah dibangkitkan kembali.

Sistem sekularisme hari ini, hanya memproduksi kerusakan demi kerusakan. Wallahu ‘alam.

Penulis bisa dihubungi lewat nia49484@gmail.com

Komentar
Terkini
Opini

Hajj Journey 2

ADA indikasi kuat bahwa haji atau amalan-amalan ritual di Tanah Haram sudah ada sejak awal turunnya manusia ke bumi ini. Hal itu terbukti dengan jejak-jejak
Opini

Hajj Journey

SAAT ini umat Islam di seluruh dunia bersiap-siap menyambut datangnya bulan haji. Bahkan saat ini pun musim haji yang penuh hiruk pikuk itu telah
Opini

Seni Perang Sun Tzu

UMUM menerima Sun Tzu sebagai jenderal besar, ahli strategi militer, dan ahli filsafat. Ia dipandang sebagai penulis buku klasik “The Art of War” yang
Opini

Sebab Kita Semua adalah Garuda

HARI ini kita menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah. Setelah semua kontestasi yang membuat bangsa ini terpolarisasi. Setelah hiruk pikuk perdebatan bahkan caci maki di media
Opini

Legalitas vs Moralitas

DALAM mendefenisikan kebenaran itu harus ada dua hal yang mendasari. Dasar legalitas (hukum) dan dasar moralitas (etika). Keduanya boleh jadi saling mengikat.Hukum tanpa moralitas
Opini

Keputusan Itu

SEBUAH keputusan itu tidak selamanya menyenangkan. Jangankan keputusan manusia, yang seringkali penuh dengan intrik kepentingan dan manipulasi.Keputusan Allah saja, jika tidak sesuai keinginan dan
Bisnis

Tutupnya Gerai Giant

GIANT itu dimiliki oleh Group Hero. Hero sendiri didirikan oleh MS Kurnia pada 23 Agustus 1971, namanya Hero Mini Supermarket yang bertempat di Jalan
Opini

Libra Bitcoin, Mata Uang Baru dari Facebook

BITCOIN memang belum bisa meruntuhkan mata uang. Bahkan sempat melemah. Tapi beberapa hari terakhir ini on fire lagi. Gara-gara Facebook bikin kejutan: meluncurkan 'mata