RUU PKS di Bumi Mayoritas Muslim

pacar
Ilustrasi

Oleh: Nurniah*

“Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya adzab Allah untuk diri mereka…” (HR. Hakim)

TAGAR #sahkanruupks menjadi viral pada Desember 2018. Kaum terbalik –seperti sebutan Ustad Bactiar Nasir- tak henti melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengundangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalilnya adalah, bahwa Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia sudah sangat tinggi sampai dikatakan darurat.

“Ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuat wakil rakyat untuk segera bergerak, karena ini sudah 2018, sementara tahun 2019 masa jabatan mereka sudah selesai. Ini sudah mendesak sekali,” ujar Anita Dhewy selaku Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan.(Tirto.id)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini mengundang kontroversi. Prof. Euis mengatakan bahwa: “Di dalam pasal itu (RUU PKS) tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. RUU ini tidak memenuhi harapan dari masyarakat kebanyakan di Indonesia yaitu soal kekerasan seksual itu. RUU inii tidak mengnal tentang penyimpangan seksual seperti homoseks. Padahal itu kan persoalan yang patut diatur, dan masyarakat mengharapkan itu diatur.”

Fraksi PKS bahkan mengusulkan agar “Ketuhanan Yang Maha Esa” dijadikan asas pertama dalam pembentukan Rancangan UU PKS. Ada beberapa poin yang menjadi bahan kritik bagi F-PKS. Salah satu hal yang menjadikan PKS mengkritik adalah pergantian nomenkaltur ‘kekerasan seksual’ menjadi ‘kejahatan seksual’.

“Perubahan ini bermaksud agar ada batasan yang tegas perihal unsur-unsur tidak pidana, kami beranggapan nomenklatur kejahatan seksual lebih sesuai untuk digunakan dibandingkan kekerasan seksual, pertimbangan selanjutnya untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah yang digunakan dalam  undang-undang yang menggambarkan objek yang sama,” ungkap Iskan Qolba Lubis dari F-PKS sebagai Pimpinan Panja RUU PKS Komisi VIII DPR RI. (Newstoday)

Perubahan kedua yang diajukan oleh F-PKS adalah perubahan definisi dari ‘kekerasan seksual’ itu sendiri. Iskan menuturkan, definisi yang dirumuskan dalam RUU P-KS ini masih ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan. (Newstoday)

“Ketidakjelasan definisi ini dalam kontruksi hukum sangat menyulitkan sehingga akan rawan kriminalisasi ke depannya. Dengan demikian, Fraksi PKS mengajukan usulan definisi menjadi sebagai berikut: “Kejahatan Seksual adalah setiap perbuatan seksual terhadap tubuh dan fungsi reproduksi, secara paksa, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, bahkan kehilangan nyawa,” tutur Iskan.

Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) juga menyoroti penyimpangan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pasalnya, RUU tersebut membolehkan kejahatan seksual asalkan dilakukan secara suka sama suka.

Berikut adalah beberapa poin yang terdapat dalam RUU PKS: Siapa yang mengotrol tubuh perempuan (mengatur cara berpakaian maka dapat dipidanakan). Ibu bisa dipidanakan, karena memerintahkan putrinya berbusana muslimah, sementara dia tidak mau. Siapa yang mengontrol tubuh perempuan (mengatur cara berpakaian) maka dapat dipidanakan. Ibu bisa dipidanakan, karena memerintahkan putrinya berbusana muslimah, sementara dia tidak mau.

Selain pasal karet yang rentan pada penafsiran yang melebar kemana-mana, RUU PKS yang telah diusulkan sejak 26 Januari 2016 ini, menurut ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, Prof. Euis Sunarti, RUU ini memiliki satu masalah serius, yaitu memisahkan agama dari keseharian masyarakat.

“Pasal bermasalah itu sedikit, namun itu ruh dari RUU tersebut, karena di dalam pasal itu tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia (RUU) menegasikan falsafah dan nilai agama dalam kehidupan,” ujar Euis kepada Kiblat.net, Ahad (27/01/2019) melalui sambungan telepon.

“RUU ini, tidak mengenal tentang penyimpangan seksual seperti homoseks. Padahal itu kan persoalan yang patut diatur, dan masyarakat mengharapkan itu diatur. Nah RUU ini menegasikan itu, jadi menegasikan tentang perilaku-perilaku yang menurut masyarakat perlu (diatur), tapi tidak diatur, lebih fokus kepada kekerasannya,” jelasnya.

Berikut ini beberapa hal yang akan terjadi jikalau aturan pro seks bebas ini diketok:

  1. Prostitusi legal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Euis, yang menilai RUU PKS terasa lebih fokus kepada kekerasan, namun perilaku seksnya tidak. Ia mencontohkan terkait pelacuran, di dalam RUU yang dipersoalkan adalah jika terjadi kekerasan di dalam praktek tersebut, bukan pelacurannya. Sama halnya dengan aborsi, yang dipersoalkan adalah kekerasannya, bukan aborsinya.”
  2. Bebasnya perilaku Lesbiah-Gay-Biseksual-Transgender.
  3. Aborsi legal.

Ketika prostitusi telah dilegalkan, pernikahan sesama jenis dibolehkan karena undang-undang mengamini, maka selanjutnya adalah bencana sosial. Merebaknya pengidap AIDS, penyakit kelamin, degradasi moral, broken home, dan munculnya anggapan bahwa aturan agama hanyalah penghalang bagi kebahagiaan yang ingin diraih.

Jika ditilik lebih jauh, benih undang-undang seperti ini adalah hal yang sudah beberapa kali terjadi. Setelah undang-undang untuk menikah beda agama digodok, dan usaha untuk melegalkan pernikahan sejenis diupayakan untuk disahkan, munculnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual adalah sebuah indikasi penerapan sistem yang memisahkan agama dari kehidupan.

Pemisahan agama dari kehidupan atau yang lazim disebut sekularisme memainkan peranan yang penting dalam memproduksi undang-undang yang membinatangkan manusia.

Sistem demokrasi yang diadopsi untuk mengatur manusia dalam sekularisme telah menihilkan peran Tuhan, -sebagai pencipta dan pengatur manusia- untuk hadir turut campur mengatur segala tindakannya.

Menggantungkan harapan kepada sistem yang hari ini berlenggang di Indonesia untuk menghilangkan tindakan perzinahan, adalah hal yang tidak akan pernah berbuah manis. Yang ada hanyalah gigit jari. Sebab dalam demokrasi, perzinahan dibolehkan asal suka sama suka. Aborsi dibolehkan asalkan wanita melakukannya dengan kehendak dirinya. Praktek sodomi, homoseksual, lesbian, boleh asalkan tidak terpaksa dan tidak mengganggu orang lain.

Padahal Rasulullah bersabda:

Wahai sekalian kaum Muhajirin, ada lima hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya –dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya- (niscaya akan turun kepada kalian bencana): (1)Tidaklah nampak zina di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka tha’un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya,” (HR. Ibnu Majah)

Membiarkan RUU PKS disahkan, adalah sebuah bentuk kerelaan negeri ini untuk mendapatkan azab dari sisi Allah.

“Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya adzab Allah untuk diri mereka,” (HR. Hakim)

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, harusnya menutup setiap celah yang akan menyebabkan penduduknya melakukan hal-hal yang akan mengantarkannya kepada perzinahan. Misalnya dengan menutup situs-situs porno  yang saat ini bebas berseliweran di dunia maya. Termasuk juga menghancurkan keping cd dan majalah-majalah yang mengantarkan pada pikiran yang terarah kepada perzinahan. Pemerintah, juga seharusnya mampu mewujudkan pendidikan yang dapat menjamin terbentuknya kepribadian Islami didalam diri peserta didiknya. Mengapa? Sebab kepribadian islami ini akan menjamin tercegahnya seseorang untuk melakukan penyelewangan terhadap aturan yang dibuat oleh Tuhannya.

Jikalau pemegang otoritas mulai mendapatkan desakan untuk segera mengoalkan RUU PKS ini, maka harapan kepada pemerintahan harusnya sudah kita putuskan. Saatnyalah kaum muslim melihat, membaca dan merujuk kepada Islam untuk mengatur setiap sendi-sendi kehidupannya. Sebab hanya dengan itu degradasi moral anak bangsa akan mudah dibangkitkan kembali.

Sistem sekularisme hari ini, hanya memproduksi kerusakan demi kerusakan. Wallahu ‘alam.

Penulis bisa dihubungi lewat nia49484@gmail.com

Komentar
Terkini
Opini

Tinta di Jari

PEMUDA itu marah. Setiap kali melihat tinta di ujung jarinya. Marah pada dirinya sendiri. Mengapa tadi salah pilih?Ia pun ambil pisau di dapur: ia
Opini

Semangat Kartini Lestarikan Lingkungan

Terkini.id - Hari Kartini yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 April, paling banyak dimeriahkan dengan menggunakan kebaya hingga mengadakan lomba memasak.Soal tradisi memakai kebaya
Opini

Rekor 8 Menit di Bilik Suara

KORAN hampir mati. Tapi kertas suara masih lebih lebar dari koran. Zamannya digital. Generasinya millennial. Tapi coblosannya masih pakai paku.Itulah pemilihan umum Indonesia tahun
Opini

Kunci Partai Demokrat Ada di Megawati

HANYA dengan anggukan kepala tanpa kata dari Megawati, dalam hitungan detik Demokrat bakal dukung Jokowi. Tapi itu hampir muskil terjadi. Karena SBY begitu menyakiti
Opini

Dewasa dalam Berdemokrasi

DALAM sistem demokrasi, kekuatan politik itu bukan melulu berasal dari lembaga formal tetapi juga lembaga informal seperti media massa.Media massa adalah kekuatan keempat dalam
Opini

Dahlan Iskan: Move On

SIAPA pun yang menang, yang kalah adalah hoax.Yang juga kalah adalah fitnah.Begitu pemilu ini selesai, hoax pasti tidak begitu laku lagi. Lalu-lintas fitnah akan
Opini

Militansi Dalam Berdemokrasi

Terkini.id,Makassar - Saat momen politik seperti ini antusias masyarakat begitu sangat tinggi dalam mendukung calonnya masing-masing. Bahkan pada timgkatan tertentu masing-masing pendukung mengalami sebuah
Opini

Netralitas Mahfud MD

"SAYA perkirakan Pemilu besok akan bermuara di MK, karena itu saya harus netral," ujar Prof. Dr. Mahfud MD.Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang
Opini

Mental Bangsa dan Revolusi Mental

SAYA provokasi cucu saya, Aufar agar dia makan yang banyak. Saya katakan, “Aufar kalau makannya banyak, nanti cepat gede. Kalau gede bisa pintar."Dia perhatikan