Terkini.id, Makassar – Gubernur se-Sulawesi menyepakati beberapa poin terkait penanganan virus corona atau COVID-19 di wilayah Sulsel. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan yakni meminta masyarakat untuk menunda Mudik Lebaran tahun ini.
Kesepakatan tersebut dihasilkan lewat rapat terbatas 6 gubernur se-Sulawesi bersama masing-masing Pangdam dan Kapolda melalui rapat online yang dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2020.6 gubernur se-Sulawesi pada
Keenam gubernur itu yakni Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longko Djanggola, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA), Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar, dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
“Mengimbau warga untuk tidak mudik baik yang ada di antara provinsi di wilayah sulawesi atau di luar,” ujar Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional se-Sulawesi (BKPRS) Prof Aminuddin Ilmar yang hadir sebagai Moderator di rapat terbatas tersebut kepada Terkini.id, Selasa, 31 Maret 2020.
Selain itu, kata Prof Aminuddin Ilmar, enam gubernur provinsi di Sulawesi juga menyepakati opsi Isolasi Terbatas, dan bukan Lockdown.
- Jokowi Bangga Jumlah Penumpang Kendaraan Umum Menurun, Tapi Warganet Gak Setuju!
- Sebanyak 39.600 Pemudik Tiba di Jakarta Hari Ini
- Sudah H-3 Lebaran Tercatat 211.809 Pemudik Belum Berangkat, Akan Ada Perubahan Skema One Way Sebut Kapolri
- Akibat One Way Tol Cipularang Macet Total, Kakorlantas: Tolong Sampaikan Permohonan Maaf Kita Kepada Masyarakat
- Ganjar Ikut Naik Kereta Api ke Semarang, Sambil Lepas Pemudik di Stasiun Senen
“Tidak ada Lockdown yang disepakati, hanya memperketat pintu masuk dan perbatasan antar provinsi,” terangnya.
“Para gubernur se-Sulawesi tidak menyepakati Lockdown, tetapi pembatasan dan pengendalian lalu lintas orang dengan ketat,” sambungnya.
Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah dalam hal ini Presiden belum menetapkan apakah Lockdown dilakukan atau tidak.
Maka dari itu, kata Prof Aminuddin gubernur se-Sulawesi masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.