Dari Mubah’ ke ‘Wajib’: Jalan Menyelamatkan Makassar dari Krisis Sampah

PEMANDANGAN itu kembali berulang pasca Lebaran di Makassar. Tumpukan sampah menggunung di pinggir jalan, lorong-lorong dipenuhi kantong plastik, dan bau menyengat menjadi penanda bahwa kota ini sedang tidak baik-baik saja.

Ini bukan sekadar masalah musiman. Ia adalah cermin dari sistem pengelolaan sampah yang belum benar-benar kuat.

Yang menarik, semua terlihat bekerja. Truk pengangkut bergerak tanpa henti, petugas kebersihan berjibaku sejak pagi, pemerintah mengeluarkan imbauan, dan komunitas lingkungan tetap aktif. Namun hasilnya belum terasa signifikan. Sampah tetap menumpuk, kota tetap tersendat.
Di sinilah kita perlu jujur: masalah sampah di Makassar bukan semata karena kurangnya tenaga atau niat, tetapi karena sistem yang belum bekerja dari hulu ke hilir secara utuh.

Di bagian hilir, TPA Tamangapa (Antang) menjadi titik paling nyata dari persoalan ini. Kapasitasnya sudah lama terbebani, sementara volume sampah terus meningkat setiap hari, terlebih saat momentum seperti Lebaran. Ketika TPA mengalami antrean panjang atau kendala operasional, maka seluruh sistem ikut terganggu. Truk tidak bisa membuang, sampah tidak terangkut, dan kota langsung merasakan dampaknya.

Namun persoalan tidak berhenti di TPA. Di tengah, sistem pengangkutan juga menghadapi tantangan. Waktu tunggu yang lama di TPA, rute yang belum sepenuhnya efisien, dan koordinasi yang belum optimal membuat kerja keras di lapangan tidak menghasilkan dampak maksimal. Akibatnya, muncul kesan bahwa semua sibuk, tetapi hasilnya belum sesuai harapan.

Yang paling mendasar justru ada di hulu, yaitu di tingkat rumah tangga. Sebagian besar sampah di Makassar masih dibuang tanpa pemilahan. Padahal, sebagian besar sampah itu sebenarnya bisa diolah. Sampah organik bisa dijadikan kompos atau eco enzyme, sementara sampah anorganik memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.
Karena tidak ada pemilahan sejak awal, semua sampah bercampur dan akhirnya dibebankan ke sistem pengangkutan dan TPA. Ini membuat beban menjadi berlipat dan sulit dikendalikan.

Di titik ini, ada satu persoalan penting yang sering luput dari perhatian: posisi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah. Selama ini, pelibatan masyarakat masih bersifat imbauan. Dalam istilah sederhana, sifatnya masih “mubah”—boleh dilakukan, boleh tidak. Tidak ada kewajiban yang mengikat, dan tidak ada konsekuensi yang jelas jika diabaikan.

Akibatnya, partisipasi masyarakat tidak pernah mencapai skala besar. Sebagian warga sudah mulai memilah dan mengelola sampah, tetapi jumlahnya masih terbatas. Sementara itu, sebagian besar lainnya tetap menjalankan kebiasaan lama.

Kondisi ini membuat beban utama tetap berada di pemerintah. Padahal, dengan jumlah penduduk yang besar dan produksi sampah yang terus meningkat, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.
Di sinilah letak salah satu “bottle neck” utama: ketika masyarakat tidak menjadi bagian wajib dari sistem, maka seluruh perbaikan teknis tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah.

Karakter sampah itu sendiri menuntut pendekatan yang berbeda. Sampah diproduksi oleh semua orang, setiap hari. Dampaknya juga dirasakan bersama. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran sukarela. Diperlukan aturan yang jelas dan sistem yang terukur.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.