Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyindir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia menyebut PDIP sebagai partai politik yang gila kekuasaan.
Menurut Andi Arief, PDIP terlalu menggunakan banyak dalih untuk berkuasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi merespons sikap PDIP yang menolak
“Saya kira yang gila kuasa itu justru PDIP, banyak dalih dan argumen hanya untuk kuasa,” ungkap Andi, Kamis 11 Februari 2021.
Dia menyoroti langkah PDIP yang mendorong agar pembahasan RUU Pemilu tidak dilanjutkan. Padahal, menurutnya, PDIP termasuk partai politik yang berinisiatif untuk membahas revisi RUU pilkada dan Pemilu.
- Dukung Perkembangan Kuliner Makassar, Honda Kembali Jadi Sponsor Utama MCN 2025
- Setrum Perusahaan Listrik Negara Gairahkan Industri Rumput Laut di Daerah
- Diskon Tarif Listrik Nyalakan Daya Beli Masyarakat di Daerah dan Bantu Pemulihan Ekonomi
- Munafri Arifuddin Pimpin Rapat Bahas Penguatan Makassar Livable City Plan
- Audiens ke Menteri Pertanian, Sulsel Dapat Bantuan Rp281 Miliar di Bidang Perkebunan dan Holtikultura
Andi juga mengkritik sikap PDIP dalam merespons wacana normalisasi pilkada ke 2022 dan 2023. Menurutnya, sikap PDIP saat ini berbeda dengan sikap yang ditampilkan PDIP saat menyikapi protes publik terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
“Saat banyak protes pilkda 2020 karena Covid-19, justru jajaran pengurus seperti Djarot [Saiful Hidayat], Hasto [Kristiyanto], bahkan Mendagri memaksakan pilkada,” katanya dikutip dari CNNIndonesia.
Andi menyatakan, keinginan agar Pilkada Serentak tetap terselenggara pada 2024 agar pemerintah bisa fokus menangani dampak pandemi Covid-19 tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menkeu Sri Mulyani.
Menurutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari pernyataan ketiga pejabat pemerintahan terkait penanganan dampak Covid-19 adalah pilkada serentak layak untuk digelar pada 2022 dan 2023.
“Presiden Jokowi menjamin setahun vaksin selesai, kalau selesai kan artinya 2022 dan 2023 layak pilkada. Menteri Airlangga dan SMI [Sri Mulyani] menjamin ekonomi Indonesia tumbuh 5 hingga 6 persen tahun ini. Kalau sudah tumbuh tahun ini artinya pilkada layak 2022 dan 2023,” katanya.
Berangkat dari itu, Andi melanjutkan, spekulasi bahwa PDIP dan partai politik lain akan memanfaatkan kekosongan penyelenggaraan Pilkada di 2022 serta 2023 untuk berebut jatah pejabat sementara (Pjs) kepala daerah tidak bisa disalahkan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.