Dilapor Danny Pomanto ke Polisi, Ini Respons Aktivis Akbar Muhammad

Terkini.id, Makassar – Laporan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto terhadap aktivis Anti Korupsi (Faksi) Akbar Muhammad ke Polrestabes Makassar ditanggapi santai.

Akbar dilaporkan Danny Pomanto melalui kuasa hukumnya, Beni Iskandar pada Senin 13 September 2021 lalu. Akbar dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE Tahun 2008. Ia dituding telah mencemarkan nama baik kliennya saat melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Pelaporan itu dinilai Akbar mencederai nilai-nilai demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia sesuai yang tertera dalam Undang-undang Dasar (UUD) pasal 28I ayat 4.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Ancam Bubarkan Perusahaan Daerah, Ini Alasannya

“Dengan adanya pelaporan terhadap saya pasti akan berdampak terhadap kebebasan dalam menyuarakan hal yang menurut kami pantas di suarakan. Itu hal yang pasti terjadi ke depan,” kata Akbar pada Terkini.id, Rabu 15 September 2021.

Kasus kejahatan seperti korupsi yang begitu  berdampak pada kesejahteraan masyarakat dinilai Akbar akan semakin sulit dikontrol dikarenakan minimnya dukungan dari pemerintah.

Baca Juga: Danny Pomanto Sebut Tubuh Birokrat di Pemkot Makassar Rusak Sekali

“Pemberantasan kasus korupsi yang sekarang kita anggap begitu sulit pasti akan semakin sulit lagi (dikontrol) karena tidak adanya support,” sebut Akbar.

Aksi yang Akbar lakukan bersama puluhan rekannya di Kejati Sulsel diklaim sebagai kontrol sosial serta dorongan dalam memberantas dan mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati Sulsel. Salah satunya dugaan kasus Korupsi di PDAM Makassar yang penangananya dinilai lamban.

“Gerakan kami adalah mendorong percepatan dan mencari kejelasan kasus yang sudah tidak terdengar lagi kabarnya di Kejaksaan Tinggi Sulsel,” bebernya.

Baca Juga: Demi Penghematan Anggaran, Danny Pomanto Batalkan Anggaran Mobil Dinas

Ada pun sikap kuasa hukum Danny Pomanto yang meminta dirinya untuk membuktikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai keliru. 

Termasuk, kata Akbar ketika pihak tertentu mempertanyakan dan meminta dirinya membuktikan atas dugaan keterlibatan Wali Kota Makassar dalam kasus PDAM ini.

“Kami bukan penegak hukum, kami hanya kontrol dan mendorong percepatan penanganan kasus korupsi,” ujarnya.

Sikap Akbar dan rekan-rekannya yang mendorong Kejati Sulsel memeriksa wali kota Makassar yang menjabat saat kasus ini bergulir, dilatari posisi PDAM yang masih berstatus sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) kota Makassar.

Ditambah, mantan Kepala Kejati (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar disebut pernah mengumumkan kasus ini pada tahun 2020 lalu dan sudah menaikkan tingkatannya. Termasuk pernah memeriksa beberapa pihak salah satunya wali kota Makassar saat itu. 

“Kami sebagai warga tentunya dengan adanya pemeriksaan terhadap beberapa pihak di tahun 2020 pasti menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Harusnya kita tunggu pihak Kejati menyelesaikan kasus tersebut dan mensupport, mendorong percepatan kasus tersebut. Karena kasus tersebut sudah cukup lama bergulir tanpa ada kejelasan sampai sekarang,” terangnya.

Alasan Mohammad Ramdhan Pomanto melaporkan aktivis Anti Korupsi (Faksi) Akbar Muhammad

Danny Pomanto beri alasan dirinya melaporkan Akbar Muhammad ke Polrestabes Makassar. Ia mengaku keberatan dengan adanya tudingan salah satu pendemo di depan Kejati Sulsel yang menuduh dirinya melakukan korupsi dalam proyek PDAM Makassar dengan nilai Rp 31 miliar.

“Karena langsung menuduh, sebut nama dan menuduh. Jadi keterlibatan Wali Kota Danny Pomanto,” kata Danny Pomanto.

Wali Kota Makassar aktif itu mengatakan, semua tudingan yang menjurus ke dia tidak mendasar. Pelaporan dilakukan agar mereka dapat membuktikan apa yang telah dituduhkan.

“Jelas sekali dia bilang menuduh dan terlibat, ini kan kelihatan tendensius dan ada yang suruh,” sebutnya.

“Kita hargai itu pendapat dan minta buktikan secara hukum,” tambahnya.

Kuasa Hukum Mohammad Ramdhan Pomanto, Beni Iskandar Melapor ke Polrestabes Makassar

Akbar Muhammad dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE Tahun 2008. Beni menilai Akbar Muhammad telah mencemarkan nama baik kliennya yakni Danny Pomanto dalam aksinya di Kejati Sulsel, Rabu 8 September 2021.

“Kuasa hukum dari pak Ramdan Pomanto bertindak atas nama beliau dan telah memasukkan nama ke Polrestabes terhadap saudara terlapor Akbar Muhammad sebagaimana tanda terima laporan yang saya pegang (Nomor: STBL/189/IX/2021/Polda Sulsel/Restabes Mksr),” kata Beni usai melapor di Polrestabes Makassar, Senin 13 September 2021.

Beni mengatakan, tuduhkan Akbar Muhammad yang mengaitkan Danny Pomanto dengan dugaan korupsi jasa produksi dan asuransi pensiun karyawan di Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Makassar tidak benar dan tidak mendasar.

“Dasarnya menyebut pak Danny Pomanto terlibat apa? Apakah sudah ada proses hukum yang dimulai dan apakah ada dua alat bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang itu terbukti terlibat?,” sebut dia.

Laporan ini kata Beni, merujuk pada aksi Akbar Muhammad di depan Kejati Sulsel. Dimana ada rilis tertulis yang disebarkan Akbar Muhammad dengan rekannya, juga dalam bentuk berita di beberapa media online jadi bukti ia melapor.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang disebut-sebut Akbar Muhammad, ikut dipertanyakan Beni.

“Menurutnya (Akbar Muhammad) ada LHP BPK, mana LHPnya?. Kalau dia mendalilkan, maka dia itu harus membuktikan itu semua,” sebutnya.

Kedatangan Beni dan rekannya ke Polrestabes Makassar di klaim sebagai utusan Danny Pomanto yang merasa dirugikan namanya. Dalam kasus ini juga Beni menyebut ada sebanyak 13 orang pengacara yang akan terlibat mengawal jalannya proses hukum.

“Keberatan. Jangan ada berita bahwa beliau itu marah. Beliau keberatan karena sebagai warga negara Indonesia telah dicemarkan namanya. Jadi tidak ada kata-kata marah,” tegas Beni.

Danny Pomanto Sempat Diperiksa Kejati Sulsel  Tahun 2020

Wali Kota Makassar di periode 2014-2019, Danny Pomanto mendatangi kantor Kejati Sulsel, di Jalan Urip Sumohardjo, Rabu 13 Mei 20 lalu.

Danny Pomanto datang di Kejati Sulsel untuk menghadiri pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar senilai Rp31 miliar.

Danny Pomanto diperiksa selama lima jam di ruang Kasi Intel Kejati Sulsel mulai sekitar tiga jam lamanya. Pemeriksaan terhadap Danny Pomanto untuk hadir memberikan klarifikasi terkait dengan kasus dugaan korupsi di PDAM Makassar.

Dimana berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018, terdapat kerugian negara. Dalam laporan BKP nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 ada rekomendasi yang diberikan yang berpotensi terjadi masalah hukum.

Seperti diantaranya adalah BPK merekomendasikan ke Wali Kota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kemudian yang kedua, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Bagikan