Terkini.id, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Makassar menyatakan dinas pendidikan kerap mendapat intervensi dari pihak yang mengatasnamakan pejabat.
Sebab itu, Wahab merekomendasikan segera menyingkirkan pihak yang bertindak semena-mena.
Kendati begitu, Wahab mengatakan saat ini belum bisa meminta klarifikasi ke dinas pendidikan lantaran masih sementara proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022.
Ia mengatakan untuk sementara proses penyelidikan dihentikan hingga PPDB rampung.
“Kita juga tidak bisa mengganggu Dinas Pendidikan, memanggil mereka karena PPDB sehingga kita tidak mau ada gangguan,” kata Wahab, Rabu, 30 Juni 2021.
- Lewat SiAKSES, Proper Sekretariat DPRD Makassar Ubah Layanan Keuangan Jadi Serba Real-Time
- BAST Renovasi Ditandatangani, DPRD Makassar Segera Tempati Gedung di Kantor Lama
- Aliyah Mustika Ilham: Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Pengelolaan APBD yang Akuntabel
- Rapat Paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Makassar Beberkan Kinerja APBD 2025
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Soroti Pentingnya PSU
Saat ini pihaknya berfokus mengawal proses PPDB. Menurutnya, gangguan PPDB bisa memicu terjadinya kekacauan.
“Kita tidak mau memanggil, baik Disdik Makassar, dan kepala sekolah,” ungkapnya.
Selain itu, hasil rekomendasi Pansus soal dugaan pungli di Dinas Pendidikan Disdik Kota Makassar juga harus tertunda.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, Insya Allah setelah PPDB ini berlangsung kita akan segera menyampaikan rekomendasi kami hasil temuan,” tutur Wahab.
Wahab mengatakan pihaknya telah mendapat informasi mengenai dugaan pungli.
“Mulai dari alur, modus, hingga oknum yang kerap memperjualbelikan tanda tangan,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
