Dituding Sebar Hoaks Harun Masiku ke LN, KPK: Kami Keluarkan Surat Pencekalan 13 Januari

Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW). [Sumber : Merdeka.com]

Terkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dituding oleh Indonesia Corruption Watch (ICE) telah menyebarkan hoax terkait terkait keberadaan eks caleg PDI-P Harun Masiku di luar negeri.

Dituding sebar hoax, pihak KPK pun menanggapinya.

“Saya pikir terlalu jauh analisisnya ya, terlalu jauh untuk itu,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/1/2020). Ali menjelaskan, pernyataan pimpinan KPK yang menyebut Harun masih berada di luar negeri ketika itu didasari informasi yang didapat dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Meskipun begitu, Ali menyebut KPK juga sudah menyiapkan sejumlah langkah seperti mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri bagi Harun meskipun kala itu belum ada kabar dia sudah berada di Indonesia.

“Kami juga tidak hanya berpatokan pada itu karena faktanya tanggal 13 Januari kami juga mengeluarkan surat (pencegahan), sudah, artinya informasi tidak hanya dari situ,” kata Ali.

Menarik untuk Anda:

Ali pun enggan berspekulasi soal ada unsur kesengajaan dari pihak Imigrasi karena baru mengabarkan keberadaan Harun pada hari ini, padahal Harun sudah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1/2020) lalu.

“Kami tidak mau berspekulasi apakah itu faktor sengaja dan lain-lain karena informasi resminya kan belum disampaikan oleh Pak Dirjen,” kata Ali.

Ia menambahkan, KPK juga perlu mengkaji lebih lanjut bila ada dugaan perintangan penyidikan atau “obstruction of justice” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, ICW menuding Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebarkan kabar bohong.

Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana menanggapi pernyataan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie yang mengakui eks caleg PDI-P Harun Masiku telah berada di Indonesia.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik,” kata Kurnia kepada wartawan, Rabu (22/1/2020). ICW pun mendorong KPK untuk menerapkan pasal “obstruction of justice” kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks terkait keberasaan Harun.

“Ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoax seperti itu mestinya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor,” kata Kurnia

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Terus Bertambah, Pasien Sembuh Covid per 31 Oktober Capai 337.801 Orang

Pengendara Moge Berani Keroyok Prajurit TNI, Saat di Sel Pasang Wajah Penyesalan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar