Mitra Terkini
Terkini.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggodok tiga Rencana Peraturan Daerah (Ranperda).
Ketiga Ranperda tersebut yakni Ranperda Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan, Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pengelolaan dan Pemanfaatan Mangrove.
Hal tersebut dibahas pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis 25 Agustus 2022.
Inisiator Ranperda Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan, Andi Muhammad Irfan AB menyebut peraturan ini diperlukan karena keberadaan perpustakaan tidak diperhatikan. Minat baca masyarakat Sulsel juga sangat rendah.
“Hasil survei perpustakaan nasional, tingkat kegemaran membaca di Sulsel di urutan delapan dari 34 provinsi dengan kategori sedang di angka 58,90 persen,” kata legislator PAN ini.
- Hari Kartini, Kaukus Parlemen DPRD Sulsel Usul Perda Perlindungan Anak
- Haris Abdul Rahman Resmi Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD Sulsel Periode 2024-2029
- Eks Pimpinan DPRD Sulsel Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
- Ketua DPRD Sulsel Ikuti Retret Nasional, Asah Visi Kepemimpinan
- Komisi D Beberkan SILPA Dinas Bina Marga Sulsel Rp240 Miliar
Dalam ranperda ini akan dibahas peran perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat. Sekaligus sebagai wahana pelestarian dan pewarisan budaya.
“Dengan memperkuat fungsi dan peran perpustakaan, bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam buku tetapi harus menjadi pusat informasi dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Sementara itu Ranperda Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) disiapkan untuk meminimalisir kejahatan extraordinary ini. Tercatat di Sulsel kasus TPPO masih kerap ditemukan.
“Pada 2019 terdapat enam kasus, 2020 ada delapan kasus. Sementara ratusan kasus ditengarai tidak dilaporkan karena sulitnya korban dan pendamping untuk membuktikan tidak perdagangan yang terjadi,” ujar Andi Januar Jaury Dharwis saat membacakan latar belakang Ranperda inisiatifnya.
Adapu Pengelolaan dan Pemanfaatan Mangrove diinisiasi oleh legislator PDIP, Risfayanti Muin. Ranperda ini harus diwujudkan menjadi perda karena kawasan hutan mangrove Sulsel mengalami degradasi signifikan. Hal itu disebabkan mangrove telah dikonversi menjadi lahan tambak, pelabuhan maupun lokasi wisata.
“Keberlanjutan hutan mangrove sangat dibutuhkan dan sangat ditentukan partisipasi masyarakat. Sehingga dibutuhkan strategi pengelolaan mangrove,” jelasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.