DPRD Sulsel Temukan Program Tidak Sesuai RKA Dinas PUTR

Terkini.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, dalam hal ini komisi D menemukan program tidak jelas yang terterah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan pada dinas  Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan pada saat pembahasan Perubahan tahun 2021 di Gedung Towe DPRD Sulsel, Senin 13 September 2021.

Wakil ketua komisi D DPRD Sulsel, Fadriaty AS mengatakan pada saat pembahasan anggaran pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 sekitar Rp505 miliar. Tapi dalam DPA pihaknya menemukan Rp687 miliar, atau mengalami peningkatan sekitar Rp182 miliar. 

“Kita tidak tau apa programnya yang jelas tidak sesuai dengan RKA yang diusulkan Rp505.586.758.700. Kenapa DPA keluar itu kita tidak tau langsung Rp687.752.298.047,” kata Fadriaty AS. 

Baca Juga: RPG: Alasan Perubahan RPJMD Sulsel 2018-2023 Adalah Adanya Pandemi Covid-19

Dirinya menyebutkan ini baru ketahuan pada saat pembahasan anggaran pokok, padahal semua anggaran dalam RKA dan DPA harus sudah ditentukan pada anggaran pokok. 

“Karena masuk perubahan itu muncul lagi anggaran pokok, perubahan sekian dari pokok sekian. Kita juga kaget tadi pas di pembahasan ada perubahan besar,” tuturnya. 

Baca Juga: Target Pendapatan PAD Sulsel Turun Rp300 Miliar

Politisi Demokrat ini pun menyebutkan ini dana APBD yang tiba-tiba masuk dari anggaran sebelumnya sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi sebaik-baiknya. 

“Seingat kita sudah ditetapkan awalnya. Yang seperti itulah kalau evaluasi perlu disampaikan,” jelasnya. 

Tak hanya anggaran siluman yang didapatkan, anggota komisi D, Ady Ansar mengungkapkan, juga mempertanyakan kelanjutan sejumlah pembangunan yang ada di Sulsel dengan menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang besarnya mencapai Rp1,4 triliun. 

Baca Juga: Pembangunan Stadion Mattoanging Hanya Dianggarkan Rp4 Miliar, Stadion Barombong dan...

“Dana PEN itu 1,3 Triliun kemudian realisasi berdasarkan informasi dari Gubernur itu 70 persen jadi sekitar Rp930 Miliar,” katanya 

Yang menjadi masalah saat ini kata Ady Anshar yakni pekerjaan dilapangan berjalan terus mereka lakukan optimasi. Optimasi itu dia lakukan perhitungan per tanggal 31 September nanti kegiatan maksimal yang bisa diselesaikan itu sampai 70 persen. 

Sementara dana yang tersedia saat ini kurang lebih 70 miliar. 

“Jadi nanti diperlukan lagi tambahan anggaran 50 miliar sementara anggaran itu tidak ada karena sudah dikembalikan ke pusat,” tuturnya. 

Adapun dana PEN yang tidak terpakai telah dikembalikan karena sudah sudah melewati perjanjian yang sudah ditetapkan. Sementara pekerjaan belum selesai. 

“Konsekuensinya ketika APBD digunakan (Kelanjutan Pembangunan) untuk membayar hutang dana PEN akan mengurangi belanja tahun depan,” tuturnya. 

Sehingga kata politisi NasDem ini pastinya  akan ada review anggaran tahun depan terutama belanja, sebesar berapa dana PEN yang menjadi hutang ini rugi. 

“Seharusnya sikap anggota Fraksi ini mengkaji terlebih  dahulu karena ini akan dibayarkan. Pembayarannya harus menunggu perubahan karena tidak ada di KUS PPS Pokok  pada 2022 tidak ada itu,” pungkasnya.

Bagikan