Mitra Terkini
Terkini, Makassar – Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mendalami dugaan praktik suap dalam seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang berproses di Komisi A DPRD Sulsel.
Dugaan suap ini mencuat setelah BK menerima laporan dari beberapa pihak. BK kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD Sulsel.
Wakil Ketua BK DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, mengatakan bahwa BK akan meminta keterangan dari para pihak yang terkait dalam dugaan suap ini. Jika terbukti benar, BK akan merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Sulsel untuk tidak meneruskan nama-nama calon komisioner KI dan KPID yang terlibat kepada Penjabat Gubernur Sulsel.
“BK sudah menindaklanjuti laporan itu lalu kami serahkan ke tingkat pimpinan dewan. DPRD itu hanya memiliki kewenangan dalam memutuskan ada dua yakni keputusan lembaga dan keputusan pimpinan lembaga,” ujar Selle.
Sementara itu, Sekretaris Timsel KPID Sulsel, Andi Lukman Irwan, menegaskan pihaknya enggan berkomentar terkait dugaan suap tersebut. Menurutnya, seleksi calon komisioner KPID Sulsel 2024-2029 sudah selesai dan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Sulsel.
- Bupati dan Wabup Sidrap Membaur dengan Ribuan Peserta Jalan Santai HUT PGRI dan Korpri
- Musda Resmi Mengokohkan Struktur dan Arah Gerakan Akar Rumput: RMM Makassar Tancap Gas!
- OJK Sulselbar Harap Jurnalis Dapat Memperkuat Narasi Positif Terkait Keuangan Berkelanjutan
- Gubernur Buka Expo Kreatif Sulsel 2025, Dorong Wastra dan UMKM Tembus Pasar Global
- Pernikahan Putra IAS - Wawali Makassar Meriah dengan Perpaduan Adat Palembang, Makassar dan Gorontalo
“Kami sejauh ini tidak mengikuti prosesnya dan tidak punya lagi kewenangan semuanya diserahkan ke komisi A oleh Pj Gubernur,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Sulsel telah menetapkan tujuh nama komisioner terpilih KPID Sulsel periode 2024-2027. Penetapan ini dilakukan setelah melalui fit and proper test di Komisi A DPRD Sulsel.
Kasus dugaan suap ini masih dalam proses pendalaman oleh BK DPRD Sulsel. Belum ada kesimpulan resmi yang dikeluarkan terkait kebenaran dugaan tersebut.
Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar menyatakan bahwa hasil penjaringan calon komisioner KPID dan KI dinilai cacat prosedural.
Proses perekrutan, terutama saat tahap fit and proper test, tidak semua calon memaparkan visi misi mereka secara transparan. Hal ini membuat AJI Makassar meragukan keseriusan Komisi A dalam sistem perekrutan komisioner.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.