Duh! Maling Kotak Amal Rp100 Ribu Dihukum 2 Tahun Penjara, eh Koruptor Nilep Rp50 Juta Cuma Diminta Balikin Duit?

Terkini.id, Jakarta – Publik kini tengah cukup ramai menyorot sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pernyataannya belum lama ini.

Adapun pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja di Komisi III DPR, di mana ia menyoal korupsi di bawah Rp50 juta yang ingin diselesaikan Kejaksaan Agung dengan cepat lewat pengembalian uang negara.

Ya, Jaksa Agung memilih agar tersangka koruptor mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.

Baca Juga: Jaksa Agung Tetapkan ES dan SS Sebagai Tersangka Baru Kasus...

Menurut Jaksa Agung, upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan.

“Untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara,” papar Burhanuddin pada Kamis kemarin, 27 Januari 2022, dikutip terkini.id dari Voi.

Baca Juga: Sahroni Dukung Kejaksaan Larang Terdakwa Mendadak Pakai Atribut Keagamaan :...

Pernyataan Jaksa Agung itu pun direspons oleh para pegiat antikorupsi, tentu saja termasuk KPK.

KPK mengatakan berapa pun nilai uang negara yang dikorupsi harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Bahkan, jika kerugian negaranya tidak mencapai Rp50 juta.

“Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan Pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp50 juta,” terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat ini, 28 Januari 2022.

Baca Juga: Sahroni Dukung Kejaksaan Larang Terdakwa Mendadak Pakai Atribut Keagamaan :...

Ghufron memahami proses hukum memang harus mempertimbangkan anggaran dan manfaat, terutama untuk kasus korupsi dengan kerugian negara kecil.

Ia juga mengamini jika biaya pengusutan satu kasus korupsi dari penyelidikan hingga pengadilan termasuk banding dan kasasi bisa lebih dari Rp50 juta.

“Aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara. Namun, juga aspek penjeraan dan sebagai pernyataan penghinaan terhadap perilaku tercela yang tidak melihat dari berapa pun kerugiannya.”

Maling Kotak Amal Rp100 Ribu Dihukum Dua Tahun Penjara

Sementara di sisi lain, apa yang disampaikan Jaksa Agung soal penanganan perkara cepat dan berbiaya ringan dalam kasus korupsi tentu berbanding terbalik dengan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Muhammad Farid Fadillah.

Hal itu karena ia terbukti bersalah dalam kasus pencurian kotak amal Masjid Jami di Kota Medan dengan isu uang sebesar Rp100 ribu. Dalam putusannya, hakim menyatakan Farid terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Hakim menilai, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, Farid mengakui dan menyesali perbuatannya.

Namun, tentu saja yang menjadi sorotan adalah perbandingan hukuman atas koruptor yang telah dipaparkan di atas.

Apalagi isi kotak amal disebut hanya berkisar Rp100 ribu, sementara keputusan Jaksa Agung terhadap koruptor yang menilep uang di bawah Rp50 juta justru hanya diminta mengembalikan uang kepada negara.

Nah, bagaimana menurutmu?

Bagikan