Empat Ranperda Inisiatif Pemerintah Diserahkan ke DPRD, ini Penjelasan Bupati Jeneponto

Terkini.id, Jeneponto – Bupati Jeneponto, H. Iksan Iskandar hadiri rapat paripurna tingkat I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda penyerahan 4 (empat) rancangan peraturan daerah diruang Paripurna kantor DPRD Kabupaten Jeneponto, Sekasa, 3 Agustus 2021.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jeneponto, H Arifuddin dan dihadiri anggota DPRD, Wakapolres, Kasdim 1425, Kajari, Wakil Ketua Pengadilan,  kepala OPD, Danramil, Camat, Lurah, Kabag dan Kepala Bidang.

4 (empat) buah Rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif pemerintah yang diserahkan, yakni rencana tata ruang 2021-2041, rencana induk pengembangan industri, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Inovasi daerah.

Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Bupati Jeneponto Teken Mou Sekolah Penggerak dengan...

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar dalam sambutannya, mengatakan, secara normatif setiap rancangan peraturan daerah harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Hal ini merupakan syarat mutlak dan amanah undang-undang sekaligus menjadi indikator positif atas pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah sebagai produk hukum yang memberi legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“keberadaan ranperda ini secara subtansi sangat relevan dan dibutuhkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan,” Jelas Iksan Iskandar.

Baca Juga: Buka Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa-Kecamatan, Sekda Jeneponto Apresiasi Pamsimas...

Lebih lanjut Iksan Iskandar menjelaskan secara rinci empat rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah tersebut. 

“Rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang tata ruang wilayah Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2041 memiliki kedudukan strategis terutama menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat atau dunia usaha,” terang Iksan.

 
Ranperda tentang rencana induk pengembangan industri Kabupaten Jeneponto tahun 2021 – 2041, kata Iksan, mengatur hal-hal terkait rencana pembangunan industri sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 tahun.

Baca Juga: ‘Gantala’ Jadi Inovasi Terbaik, Top 30 di Kokpetisi Pelayanan Publik...

“Salah satu tujuannya yakni sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri guna mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Untuk Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, menurut Iksan sangat mendesak dalam memenuhi amanat konstitusional untuk segera menyelesaikan dengan beberapa regulasi nasional yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

“Regulasi nasional yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.

Terkait Ranperda tentang inovasi daerah merupakan peraturan daerah yang bersifat implementatif berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

“Salah satu pertimbangan filosofinya yakni inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya guna melahirkan ide-ide serta gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru bagi pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Iksan.

Secara umum kata Ijsan, Ranperda itu sangat dibutuhkan dalam rangka menjadi landasan normatif bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan  penyelenggaraan pemerintahan,” tentunya juga menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,” tutup Iksan.

Bagikan