Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Politisi PDIP, Ruhut Sitompul menanggapi ekonom senior, Faisal Basri yang menyebut Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai biang keladi kisruh minyak goreng.
Ia menyindir bahwa Faisal Basri mengaku sebagai pengamat, namun faktanya adalah seorang provokator.
“Ini ngakunya pengamat faktanya kelakuannya provokator,” kata Ruhut Sitompul pada Kamis, 17 Februari 2022.
“Tidak ada Pemerintahan Bapak Joko Widodo yang benar. Kapan ya Capres dan Parpol yang Do’i dukung menang ? Dan harus jadi menterinya pula, eh kalau tidak ya ngawur lagi mimpi di siang bolong kale MERDEKA,” lanjutnya.
Dilansir dari berita Detik News yang dibagikan RUhut Sitompul, Faisal Basri menilai kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah pemerintah sendiri lewat kebijakan yang dibuat.
- Luruskan Sesat Pikir Faisal Basri, Septian Hario Ungkap Mengapa Investasi Tiongkok Mendominasi RI
- Ekspor Nikel Rugi Menurut Faisal Basri, Deputi Investasi Kemenko Marves: Keuntungannya 12 Persen
- Bandingkan Kepemimpinan SBY dan Jokowi, Warganet: Dulu Era SBY, Didemo Hampir Setiap Bulan Tapi Ekonomi Tumbuh
- Faisal Basri Yakin Sebentar Lagi Pemerintahan Jokowi Menyerah, Netizen: Omongan Bapak Gak Ada yang Benar
- Soal BLT Minyak Goreng, Faisal Basri Sebut ini Kebodohan Pemerintah: Perilaku Masyarakat Rusak
Ia menyampaikan hal ini dalam Gelora Talks bertajuk “Minyak Goreng Langka, Ada Apa?” yang diselenggarakan pada Rabu, 16 Feberuari 2022.
“Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel,” katanya.
Tercatat, konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020.
Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020.
Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi.
“Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini,” jelasnya.
Faisal Basri mengatakan bahwa pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi.
Pasalnya, ada kucuran subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional.
Sebaliknya, jika CPO dijual ke pabrik minyak goreng, pengusaha tak mendapatkan insentif seperti itu.
“Dana BPDPKS dinikmati oleh pengusaha besar. Subsidi biofuel ini 79,04%, rakyatnya cuma dapat 4,73%. Jadi ini gila pemerintah ini, tidak ada keberpihakannya kepada rakyat,” ujarnya.
Faisal Basri menyebut bahwa hingga kini, sudah puluhan triliun rupiah mengalir subsidi ke pabrik biodiesel dari dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.
Menurutnya, setidaknya ada 22 pengusaha sawit yang menikmati kebijakan ini.
“Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja,” kata Faisal Basri.
Oleh sebab itulah, ia menilai bahwa jangan cepat menyalahkan pengusaha. Karena, pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung.
“Tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah,” kata Faisal Basri.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.