Fraksi di DPRD Sulsel Beri Pandangan Umum Terkait Rancangan APBD Perubahan 2021

Terkini.id – Seluru Fraksi di DPRD Sulsel memberikan pandangan dan masukan terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021, pada rapat paripurna, Kamis 9 September 2021.

Pendapat tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan APBD Perubahan 2021. 

Pada kesempatan itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel, Mappatoba menyampaikan, APBD merupakan jantung dari jalannya roda pemerintahan.

Baca Juga: Tinjau Fasilitas Sekolah di Maros, Muzayyin Arif Serahkan Bantuan Sound...

Olehnya itu penting untuk dicermati secara seksama guna merumuskan dan membahas APBD perubahan ini. 
Terkait pemandangan umum maka penggunaan anggaran APBD perubahan tahun 2021 belum mampu direalisasikan sebagaimana perencanaan awal. 

Walaupun telah dilakukan refocusing maupun realokasi anggaran kiranya Pemprov harus melaporkan kepada publik tentang capaian atas penggunaan APBD 2021

Baca Juga: Tujuh OPD Sulsel Serapan Anggaran Masih Rendah

“Jangan sampai refocusing dan realokasi ini dijadikan alasan rendahnya capaian kinerja pemprov Sulsel,” ujar Mappatoba.

Menurutnya, penurunan pada APBD perubahan yang terkoreksi sebesar Rp 371 miliar lebih merupakan bentuk ketidak cermatan dalam merencanakan anggaran.

Hal ini tentunya kontras dengan pertumbuhan ekonomi sulsel pada triwulan II 2021 yang meningkat 7,66 persen.

Baca Juga: Tujuh OPD Sulsel Serapan Anggaran Masih Rendah

Untuk itu Fraksi Gerindra sangat menyayangkan adanya penurunan APBD perubahan Rp10,4 triliun yang sebelumnya direncanakan sebesar 10,7 triliun

Adanya perubahan parsial kedua dengan menambahkan biaya tak terduga dari Rp150 m ke Rp187 m untuk penanganan Covid-19.

“Kami juga mempertanyakan ketersediaan anggaran untuk pekan olahraga provinsi sulsel XVII yang rencananya akan diselenggarakan di Bulukumba dan Sinjai 2022 mendatang.

Tak hanya itu fraksi Gerindra juga meminta penjelasan plt tentang realisasi PEN yang hanya 900 miliar jauh dari target awal yakni Rp1,3 triliun.

Sementara itu, Andi Nurhidayati yang membacakan pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan menyampaikan beberapa poin penting diantaranya bahwa pihaknya berharap Pemprov terus melakukan inovasi dalam hal ini Bapemda untuk lebih meningkatkan upaya pencapaian target.

“Jadi program pada anggaran perubahan ini agar diberikan kepada OPD yang menghasilkan PAD. Termasuk program OPD yang terkait hasil reses mohon untuk di prioritaskan,” tuturnya.

Fraksi PPP juga meminta pemprov untuk kegiatan fisik  berharap agar OPD teknis dapat menuntaskan atau memprioritaskan perencanaan/DED sehingga di tahun anggaran pokok kegiatan fisik yang akan diprogramkan oleh Pemprov tidak terkendala lagi dengan tidak tersedianya DED.

“Begitu juga dengan kegiatan fisik yang direncanakan pada tahun anggaran pokok di atas lahan pemerintah kabupaten kota agar dituntaskan lebih awal administrasi hibah dari kabupaten ke pemerintah provinsi seperti Jeneponto dan rest area sidrap,” jelasnya.

Bagikan