Hadirkan Waketum LPBH NU Makassar, PMII UINAM Gelar Webinar UU Cipta Kerja

PMII UINAM
PMII UINAM Gelar Webinar UU Cipta Kerja

Terkini.id, Makassar – PMII UINAM Cabang Makassar menggelar Webinar UU Cipta Kerja via aplikasi zoom yang bertemakan “UU Cipta Kerja Untuk Indonesia, Solusi Atau Ilusi? (Perspektif Hukum Dan Makro-Mikro Ekonomi)”, Senin 26 Oktober 2020.

Puluhan peserta turut mengikuti webinar ini dengan seksama kemudian diisi dengan sesi tanya jawab yang cukup aktif dan terbuka.

UU Cipta Kerja ini cukup kontroversial di kalangan buruh itu sendiri karena terdapat beberapa pasal yang dianggap tidak menguntungkan mereka dan hanya mementingkan investor.

“Kegiatan ini diadakan sebagai respons atas UU Cipta Kerja yang akhir-akhir ini paling banyak menjadi sorotan publik dan dinilai hanya mementingkan kepentingan investor belaka tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan kaum buruh,” ucap Fakhri selaku Pengurus Bidang Keilmuan & Penalaran PMII UINAM Cabang Makassar.

Menurut Wakil Ketua LPBH NU Makassar, Dr. Makkah Muharram, SH, MH, MKn bahwa Omnibus Law jika dilihat dari perspektif hukum terdapat 2 faktor kesalahan yakni konsep omnibus law yang tidak cocok dengan Indonesia karena di negara kita menganut Civil Law dan omnibus law dalam pembentukannya melanggar syarat format dan syarat materiil pada proses pembentukannya.

Menarik untuk Anda:

“Omnibus Law jika dilihat dari perspektif hukum terdapat 2 pelanggaran, pertama kita perlu tahu bahwa Omnibus Law lahir dan dipraktekkan di negara Common Law (anglo Saxon) yang mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya sedangkan Negara Indonesia menganut Civil Law (eropa kontinental) artinya konsep omnibus law ini tidak cocok dengan negara kita,” ujar Makkah.

Yang kedua, lanjut Dr. Makkah, yakni omnibus law dalam pembentukannya melanggar syarat materiil. 

“Pada proses pembentukannya yaitu syarat formal seperti tidak jelas peruntukannya karena terdapat banyak klaster yang dibahas dimana aturan yang ada didalamnya terdiri dari beberapa aturan hukum yang beda tujuan semula,” ujarnya.

Selain itu juga, kata Makkah, tidak jelas filosofinya karena masing-masing UU yang tergabung di dalamnya sekitar 79 UU punya masing-masing filosofi pembentukannya sedangkan syarat materiil asas keadilan tidak tercapai karena kaum buruh atau pekerja banyak hak-hak mereka dikurangi dan dihilangkan.

Ia pun menambahkan, dari segi tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan hukum jelas tidak tercapai bagi kaum pekerja tetapi hanya mengakomodir kepentingan pengusaha, padahal harus berimbang.

“Adapun untuk upaya hukum dalam menolak omnibus law bisa ditempuh masyarakat dengan cara mengajukan judicial review, eksekutif review dan legislatif review,” ujarnya.

Dari sisi kacamata akademisi ekonomi, Mantan Presnas FOSSEI Nasional, Ainul Fatha Isman mengatakan UU Cipta Kerja tentu memiliki dampak positif dan negatif.

“Dalam perspektif ekonomi, UU ini tentu sangat mendorong pembukaan lapangan kerja yaitu melalui investasi dan UMKM. Melalui UU ini tentu sangat memberikan ruang bagi investor dan pengusaha dan ini merupakan hal yang positif karena ketika investasi meningkat maka jumlah lapangan kerja juga akan meningkat karena sektor swasta juga membutuhkan permodalan begitu juga dengan sektor UMKM diberikan kemudahan-kemudahan akses ke perbankan, perizinan, legalitas hukum yang semakin mempertegasnya,” ujar Ainul.

Ainul menambahkan, di lain sisi ada sektor yang mungkin dalam hal ini kaum buruh atau pekerja yang merasa dirugikan dalam hal ini, jadi kita harus melihat bahwa UU ini harusnya memang mendorong iklim investasi dan umkm tetapi tidak mesti mengorbankan hak-hak perlindungan kepada kaum buruh karena aspek ketenagakerjaan bukan faktor utama penghambat dari investasi dan UMKM.

“Adapun faktor utama penghambat iklim investasi dan sektor umkm berdasarkan riset dari World Economic Forum yaitu di peringkat pertama ada korupsi kemudian disusul inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur yang tidak memadai, kebijakan yang tidak stabil, instabilitas pemerintah, tarif pajak, etos kerja buruh, regulasi pajak, inflasi, pendidikan tenaga kerja rendah, praktik kejahatan dan pencurian, regulasi tenaga kerja, kebijakan kurs asing, kapasitas inovasi yang minim dan yang terakhir kesehatan masyarakat buruk,” ucap Ainul.

“Jadi pemerintah harus fokus pada penanganan terhadap faktor-faktor utama yang menghambat ini setelah itu barulah kemudian melihat dari sisi ketenagakerjaan apakah perlu diperbaiki regulasinya atau tetap. Dan semoga pemerintah Indonesia dan DPR dapat mempertimbangkan hal ini dan membenahi faktor-faktor yang lebih utama dulu dibandingkan ketenagakerjaan,” pungkasnya 

Citizen Reporter : Marwah Dwi Cahyani

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Gelar Seminar, Mahasiswa KKN-DK UINAM di Bulukumba Beri Edukasi Politik ke Warga

drg Ayunsri Harahap: Kegiatan Dharma Wanita Polbangtan Gowa Harus Diisi dengan Bakti Sosial

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar