Hakim MK Tolak Dalil BPN Prabowo-Sandi Soal Kecurangan TSM

Terkini.id, Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif atau TSM dalam Pilpres 2019 ada di tangan Bawaslu.

Selain itu, dalam pembacaan puturan tersebut, Hakim MK juga menyampaikan sejumlah bukti-bukti yang didalilkan BPN Prabowo-Sandi tak bisa dibuktikan dan tidak berdasar hukum

Beberapa yang dibacakan oleh Hakim MK misalnya mengungkapkan soal Hairul Anas Suaidi soal kesaksian ‘Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi’ dalam sebuah kegiatan ToT yang digelar TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Setelah diperiksa saksi dari pihak termohon, yakni Anas Nasikin yang merupakan koordinator bidang ToT tersebut, dijelaskan bahwa itu ‘Kecurangan adalah Bagian Demokrasi’ merupakan bagian dari strategi training untuk ‘mengagetkan’ peserta. Karena kecurangan itu adalah keniscayaan,” terang Hakim MK, Wahiduddin Adams.

Sehingga, Mahkamah menilai tidak ada relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan berbagai dalil tersebut.

Selain itu, saksi lain yang menyebut bahwa Bupati Karanganyar melakukan deklarasi mendukung capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019, juga terbantahkan.

Menurut Hakim MK, setelah diperiksa, saksi cuma melihat deklarasi dukungan tersebut lewat video. Sementara tidak melihat bahwa deklarasi itu dilakukan bukan di hari efektif.

“Menurut mahkamah dalil pemohon mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasi. Proposi yang dimaksud adalah seolah tidak ada jalan hukum menyelesaikan pelanggaran TSM karena mahkamah tidak diberi kewenangan konstitusinalitas pemilu. Padahal jalan hukum tersedia bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup dalam pelanggaran admin yang bersifat TSM tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya,” terang hakim MK, Manahan Sitompul di sidang putusan gugatan Pilpres 2019, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Berita Terkait
Komentar
Terkini