Jokowi : Pemerintah Memutuskan Untuk Menyubsidi Harga Minyak Kelapa Sawit Curah

Terkini.id, Jakarta – Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah minyak goreng yang masih mahal bahkan ketersediaan di lapangan kini cenderung langka.

Memperhatikan kenaikan harga komoditas minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit global akibat kelangkaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui cuitan di akun twitternya @jokowi, memberitahukan bahwa pemerintah akan menyubsidi harga minyak kelapa sawit.

“Memperhatikan kenaikan harga komoditas minyak nabati, termasuk kelapa sawit global, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak kelapa sawit curah,” tulis Jokowi di akun twitternya.

Selain itu Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah akan terus memperhatikan ketersedian dan distribusi minyak goreng di pasaran.

“Pemerintah juga terus memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketersedian dan distribusi minyak goreng di pasaran,” tambahnya.

Sebelumnya, terkait kelangkaan minyak goreng di lapangan Ombusman menduga dikarenakan beberapa hal.

Pertama, menurut data yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam waktu tiga minggu, 415.000 ton minyak goreng terdistribusi sebagai hasil dari program DMO.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, jumlah tersebut seharusnya mencukupi untuk kebutuhan sebulan. Namun di lapangan ketersediaan minyak goreng justru masih langka selain harganya yang masih mahal.

“Dugaan pertama, bisa aja terjadi perbedaan daa DMO yang dilaporkaan dengan realisasinya. Jadi semua bisa aja based on paper dilaporkan tapi realisasi bisa beda. Realisasi DMO hanya akan terkonfirmasi dengan data yang mestinya dikumpulkan dari distributor,” kata Yeka sebagaimana dilansir dari Kontancoid. Rabu, 16 Maret 2022.

Isu kedua, menurut Yeka, adalah penerapan DMO minyak goreng yang tidak dilakukan dengan memasangkan eksportir CPO dengan produsen minyak goreng. Pemerintah melepas pelaku usaha, keduanya produsen CPO, untuk mencari mitranya masing-masing begitu DMO diperkenalkan.

“Mestinya dipasangkan pemerintah, karena tidak semua produsen minyak goreng mendapatkan CPO dari DMO dengan harga DPO,” imbuhnya

Pasalnya, tidak semua produsen minyak goreng fokus pada ekspor. Akibatnya, meski produsen minyak goreng tidak sepadan, mereka tetap akan membayar harga CPO yang tinggi berdasarkan harga pasar. Akibatnya, produsen terdorong untuk membatasi output untuk mencegah kerugian.

Ketiga, masih adanya panic buying di beberapa tempat meski eskalasinya masih kecil. Kemudian rumah tangga dan pelaku UMKM melakukan peningkatan stok minyak goreng atas respons belum adanya jaminan ketersediaan minyak goreng terlebih jelang puasa dan lebaran.

Dugaan selanjutnya timbulnya spekulan yang memanfaatkan kondisi disparitas harga yang sangat besar antara HET dengan harga di pasar tradisional yang sulit diintervensi. Yeka menyebut, lantaran pelaku banyak maka harga minyak goreng di pasar tradisional sulit diintervensi dibandingkan dengan di ritel modern.

Selanjutnya adanya dugaan, gagalnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

“Fungsi pengawasan tidak akan berhasil diterapkan ketika disparitas harga terjadi dengan gap sangat besar, ini seperti saat gap pupuk bersubsidi dengan pupuk untuk tanaman pangan dengan untuk sektor perkebunan diawasi sedemikian rupa tetap bocor karena disparitas tinggi,” jelasnya.

Maka Ombudsman melihat akar permasalahan terjadinya kelangkaan minyak goreng ini adalah karena tingginya disparitas antara harga DPO, HET dan harga pasar. Disparitas harga berkisar Rp 8.000 sampai Rp 9.000.

“Jadi bisa dibayangkan disparitas yang tinggi ini memunculkan hal-hal yang menjadi penyebab, tadi disampaikan,” pungkasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.