Kabar Gembira, Pemerintah Segera Cairkan BLT Rp 1,2 Juta bagi PKL via TNI-Polri

Terkini.id, Jakarta – Kabar Gembira, pemerintah segera cairkan BLT Rp 1,2 Juta bagi PKL via TNI-Polri. Berbagai bantuan guna menstimulus masyarakat di tengah pandemi Covid-19 genjar digelontorkan pemerintah. Pemerintah via TNI dan Polri akan segera mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pedagang kaki lima (PKL), warung, dan warteg.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bantuan tesebut akan didistribusikan kepada satu juta penerima dengan besaran Rp 1,2 juta masing-masing warga penerima.

“Ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya telah lengkap,” terang Airlangga dalam Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin 6 September 2021 kemarin.

Baca Juga: Gawat, Kasus Covid di China Meroket Lagi, 4 Juta Orang...

Airlangga mengungkapkan, bantuan itu hanya akan diberikan bagi PKL, pemilik warung, dan warteg yang memenuhi dua ketentuan.

Pertama, imbuhnya, penerima belum terdaftar sebagai peneriman bantuan produksi usaha mikro (BPUM). Kedua, lokasi usahanya berada di wilayah yang masuk kategori PPKM Level 3 dan 4.

Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel Keluarkan Surat Edaran Terbaru Penetapan PPKM

Di samping pemberian bantuan tersebut, pemerintah juga memiliki sejumlah program perlindungan sosial (perlinsos) tambahan sejak Juli 2021 lalu. Tambahan tersebut di antaranya penyaluran bantuan beras bulog 10 kilogram per keluarga, kartu sembako PPKM, perpanjangan diskon listrik dan abonemen, serta subsidi kuota internet hingga akhir tahun.

Pemerintah juga menambah anggaran Rp 10 triliun khusus untuk bantuan subisid upah (BSU) serta kartu prakerja.

“Terkait program jaring pengaman sosial, realisasi insentif salah satunya kartu prakerja telah dibagikan selama 2021 kepada 4,3 juta peserta,” beber Airlangga.

Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel Keluarkan Surat Edaran Terbaru Penetapan PPKM

Adapun pagu anggaran sendiri untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 saat ini mencapai Rp 744,77 triliun. Sebagian besar mengalir untuk program kesehatan dan perlindungan sosial.

Kemudian, anggaran untuk kesehatan Rp 214,96 triliun dan perlindungan sosial Rp 186,64. Selain itu, terdapat anggaran untuk dukungan UMKM Rp 162,40 triliun, program prioritas Rp 117,94 triliun dan insentif untuk usaha Rp 62,83 triliun. Kendati demikian, penyalurannya hingga 20 Agustus 2021 baru mencapai Rp 326,74 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan kembali memperpanjang penerapan PPKM Level 1-4 di wilayah Jawa-Bali 7-13 September 2021, dan luar Jawa-Bali 7-20 September 2021. Sejumlah wilayah di Jawa-Bali sudah dinyatakan keluar dari level 4, menyisakan 11 kabupaten/kota.

“Bali kami perkirakan butuh waktu satu minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dalam konferensi pers, Senin 6 September 2021 malam.

Wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 terdiri atas sembilan kabupaten/kota di Bali dan dua di Jawa Timur. Wilayah PPKM di Bali antara lain Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem, Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng, serta Kota Denpasar. Sementara di Jawa Timur, tersisa Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Maget.

Wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang pekan sebelumnya sudah kompak keluar dari level 4 juga masih melanjutkan status yang sama. Selanjutnya, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mulai minggu ini juga keluar dari level 4.

Sementara wilayah dengan status PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali juga mulai berkurang menjadi 23 kabupaten/kota dari pekan sebelumnya 85.

Provinsi yang masih mencatatkan daerah level 4 antara lain Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, seluruh provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, dan Papua Barat.

Bagikan