Terkini.id, Jakarta – Masyarakat menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Presiden Jokowi salah sasaran, yang dapat BLT malah mereka yang terbilang mampu. Hal tersebut diketahui melalui komentar dalam postingan akun instagram maupun twitter Presiden Jokowi, yang dibanjiri keluh kesah, 25 April 2022.

“Pak jokowi.. bantuannya gak tepat sasaran.. di desa saya yg dapet bantuan malah org2 kaya yg rumahnya bagus2 dan pny mobil,” tutur pemilik akun instagram dari @rossi_ilma mengomentari postingan Jokowi.
Melalui banyak anggapan, masyarakat meminta agar Presiden Jokowi kembali mengecek semua para penerima bantuan BLT dan Bansos lainnya apakah mereka berhak mendapatkan bantuan atau tidak.
Seperti yang ditulis oleh pemilik akun twitter @nugroho_kun, “pakdhe @jokowi coba telisik data integrasi kemensos pak bagaimana alur update data penerima selama mentri, review apakah susah sesuai dengan visi misi bapak untuk mensejahterakan rakyat, saya yakin Anda akan menemukan sesuatu yang menarik di sana”.
Didampingi Menteri Sosial (Mensos) Risma, lewat utas terbaru Kemensos tampak Jokowi menyalurkan BLT Minyak Goreng di Gedung Filateli, Jl. Pos, Jakarta Pusat.
- Ketua Komisi D DPRD Makassar Nilai BLT Hanya Seolah-olah Solusi
- 396.148 KPM Bantuan Langsung Tunai, Kompensasi Kenaikan BBM
- Apakah Anda Sudah Terdaftar Sebagai Penerima Bansos? Ini Dia Caranya
- BLT Salah Sasaran, Timbulkan Kecemburuan Sesama Tetangga
- Waduh, Ganjar Pranowo Diserang Hujatan Netizen: Pemimpin Akhir Zaman!
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengapresiasi capaian dari penyaluran BLT minyak goreng yang mencapai 98,3% secara nasional.
“Perwakilan kantor-kantor pos Aceh, Medan, Banten, Pontianak, Depok, dan Cikini, Jakarta Pusat siang tadi menyampaikan kepada saya mengenai penyaluran BLT Minyak Goreng kepada Keluarga Penerima Manfaat di wilayah kerja masing-masing. Ada yang sudah 96,8%, ada yang 97,21%.” Begitu tulis Jokowi dalam laman postingan twitter Presiden Jokowi.
Mensos Risma juga ikut menyampaikan, sesuai arahan Presiden agar BLT Minyak Goreng sampai ke tangan penerima manfaat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Capaian salur bansos juga tidak lepas dari kerja sama Pos Indonesia sebagai penyalur, jajaran pemerintah daerah dan juga para pendamping.
“Alhamdulillah, salur bansos sudah mencapai 98%. Saya berharap bansos bisa membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pokok di tengah lonjakan harga,” kata Mensos Risma dalam kesempatan terpisah, 25 April kemarin.
Seperti tak cukup dengan BLT yang salah sasaran, masyarakat juga keluhkan harga sawit yang merosot hingga membuat para petani kecil di Sumatera Utara teriak menjerit.
Rupanya larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) mulai berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang menunjukkan kemerosotan di Sumatra Utara.
@delimasianturisianturi dalam komentar postingan Presiden Jokowi, “Pak Jokowi, tolong petani kecil teriak di sumatera utara, sawit ga ada harganya, pabrik menghargai 500rupiah bahkan sampai 300rupiah, bpk marah sama pengusahanya tapi lihat pak yang jadi korban petani kecilnya, tolong segera diatasi masalah sawit ini, pengusaha aja banjir sawitnya gak keluar, apalagi petani kecil yang diandalkan buat kebutuhan hidup seadanya, menjerit semuanya, jgn berlarut2 pak, mengganggu urusan dapur pak jokowi”.
Menurut Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatra Utara Gus Dalhari Harahap, Dalhari menganggap larangan ekspor CPO yang dilalui pemerintah akibat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) terbukti tidak ampuh menyelesaikan harga minyak goreng dalam negeri.
Dalhari menilai cara tersebut tidak berhasil karena industri kelapa sawit di Indonesia dalam genggaman pengaruh yang kuat.
Walhasil, kebijakan larangan ekspor bukan hanya berdampak pada kalangan perusahaan, melainkan juga terhadap kalangan petani.
“tidak berhasil karena begitu pengaruhnya pelaku bisnis kelapa sawit di negara ini. Bahkan ada yang berbuat culas demi menambah pundi-pundi kekayaan tanpa ada rasa nasionalis,” ujar Dalhari.
Disebutkan juga oleh Dalhari, larangan ekspor CPO akan menimbulkan potensi stok dalam negeri menumpuk serta melebih daya tampung.
“Yang pastinya akan membuat menumpuknya CPO di domestik dan bahkan tangki timbun pun akan mengalami kelebihan daya tampung,” imbuhnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
