KAMMI Sulsel Tanggapi Rencana Kenaikan BBM Subsidi

Terkini.id, Makassar – Terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah, KAMMI Sulsel berharap kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan alasan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yaang selama ini terdampak lansung dari adanya Covid-19.

Menurut para analis akibat kenaikan BBM bersubsidi inflasi bisa mencapai lebih dari 7 persen, ini angka inflasi yang sangat tinggi sejak tahun 2015 dan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang hari ini tengah berjuang untuk kembali pulih akibat dampak pandemi covid. 

Daya beli masyarakat pasti menurun akibat kenaikan harga di pasaran, yang selama ini juga sudah mengalami kenaikan, dan potensi menambah jumlah masyarakat miskin baru.

Hal itu juga berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi nasional soalnya 56 persen komsumsi rumah tangga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ditambah lagi, ada 64 juta UMKM bergantung pada BBM bersubsidi, itu artinya akan sangat berdampak besar terhadap UMKM yang kembali mulai bergeliat setelah 2 tahun belakangan terdamapak pandemi. 

Menurut Koord Kebijakan PW KAMMI Sulsel, Apdal, seharusnya pemerintah memikirkan kebijakan opsional lainnya seperti yang disarankan oleh beberapa ahli yaitu menutup kebocoran BBM subsidi akibat adanya penggunaan BBM yang salah sasaran yang menurut survey ada sekitar 60 persen pengguna BBM subsidi yang seharusnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. 

“Dari 60 persen tersebut ternyata mereka mengunakan sekitar 80 persen dari total BBM bersubsidi, mereka adalah pengguna kendaraan kelas menengah keatas, kemudian pertambangan,industri dan perkebunan juga turut andil besar menikmati BBM bersubsidi,” ujar Apdal, Kamis 1 September 2022.

Melihat fakta-fakta bocornya BBM subsidi tersebut, kata Apdal, harusnya ada regulasi yang ketat dan tepat soal peruntukan BBM bersubsidi.

“Seperti, misalnya yang disarankan oleh Ombusdman yang memberikan saran agar kriteria penerima BBM subsidi diperketat dan ada pembatasan, misalnya kendaraan yang berhak menggunakan BBM Subsidi hanya angkutan umum dan logistik, kemudian juga hanya roda dua dengan CC tertentu,” jelasnya.

“Ini hanya soal dimana keberpihakan pemerintah, apakah tetap melanjutnya beberapa proyek tersebut atau menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang dari keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. Di tengah kondisi tersebut Pemerintah harus mengeluarkan skema kebijakan ekonomi secara hati-hati,” tambahnya.

Namun, menurut Apdal, kurangnya kesadaran pemerintah atas desakan dari berbagai pihak termasuk masyarakat  itu sendiri.

Maka dari itu, kata Apdal, KAMMI Sulsel mengintruksikan kadernya untuk menggelar Aksi di daerah masing-masing dengan Isituntutan sebagi berikut:

1.Menolak pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

2.Mendesak pemerintah kendalikan harga bahan pokok.

3.Mendesak pemerintah menundah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan dialihkan ke penguatan anggaran BBM bersubsidi.

4.Mendesak pemerintah mengusut mafia BBM bersubdi di Sulsel.