Kembalikan 1.073 ASN ke Posisi Semula, Iqbal Sebut Masih Ada Jabatan yang Kosong

Terkini.id, Makassar – Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb mengungkapkan, dalam waktu dekat dirinya bakal menggenjot penataan ulang jabatan yang kosong lantas mengirimkan ke pusat.

Hal itu menjadi konsekuensi logis dari pelantikan pengembalian jabatan yang telah dilakukan pada Jumat 26 Juli 2019.

“Sesuai kebutuhan saja. Artinya kita tetap mengusulkan. Secepatnya kita adakan penataan ulang terutama yang kosong, kita minta ke pusat tergantung pusatnya, kalau cepat keluarnya, ya cepat juga,” kata dia usai pelantikan di Tribun Karebosi, Jumat, 26 Juli 2019.

Baca Juga: Pertama di Indonesia, Pemerintah Kota Makassar Ukur Kekebalan Tubuh Warganya...

Pada Jumat pagi, ada ribuan ASN Pemkot Makassar yang sebelumnya dimutasi di era Wali Kota Danny Pomanto, kini resmi kembali ke posisinya seperti semula.

Meski begitu, masih ada posisi yang masih kosong lantaran ada pejabat yang tak bisa dikembalikan ke posisi semula.

Baca Juga: Agar PPKM Mikro Lebih Efektif, Epidemiologi Unhas: Perketat Pintu Masuk...

Terkait dengan pelantikan eselon, Iqbal mengatakan harus izin pemerintah pusat. Kendati demikian, ia mengatakan, saat ini, mekanisme sudah bisa online sehingga lebih memudahkan dari sebelumnya.

“Nda perlu kurir, dikirim via WA langsung dijawab, yang penting nomor dan tanggal suratnya itu yang penting,” ungkapnya.

“Termasuk eselon II yang lowong seperti Disdik tentu akan secepatnya karena mengingat ada beberapa hal seperti harus menyelesaikan ijazah, tentu akan dilihat dari segi keperluan dan urgensinya,” sambung dia lagi.

Baca Juga: Antisipasi Varian Baru Covid Masuk Ke Makassar, Ini Yang Akan...

Kendati begitu, dia enggan memberi jaminan perihal batas waktu bulan ini. Namun, kata dia, dirinya bakal memastikan mempercepat pengusulan secara administrasi bulan ini.

“Persetujuan dari pusat saya tidak bisa menjamin apa setengah hari, 1 hari, atau lebih dari 24 jam. Yang pasti kami akan percepat supaya tidak terjadi stagnan,” ungkapnya.

Terkait bila ada pejabat yang menggugat, Iqbal mengatakan hal itu menjadi hak setiap orang. Artinya, kalau tidak bersedia dengan yang ada sekarang, tidak apa-apa.

“Itu kan hak setiap orang,” kata dia.

Menyoal soal pengembalian tunjangan bagi pejabat sebelumnya, Menurut Iqbal mengatakan sebelumya tetap dianggap sah, dianggap setelah terbitnya surat Mendagri.

“Nanti muncul surat ini, surat Mendagri kalau tidak dilaksanakan dianggap melanggar,” terangnya.

Saat ditanya perihal pembatalan SK dari Kemendagri, Iqbal menjawab bahwa nanti ada pembatalan setelah itu baru dianggap tidak sah.

“Ini kan dilantik baru, jadi tidak otomatis bahwa dia lama. coba misalnya bersambung antara yang lama dengan yang sekarang, maka itu berarti tidak perlu dilantik. tapi ini kan dilantik kembali,” ungkapnya.

Iqbal juga menagatakan pelantikaan selanjutnya bergantung dari Kemendagri. Ia mengatakan tidak bisa menyebutkan kapan waktunya.

“Kalau kami akan memproses secepatnya terutama pengisian jabatan yang kosong,” ungkapnya.

Bagikan