Kepala BI Sulsel Bersama Gubernur dan Kepala BPJPH Buka Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025 pada Oktober

Terkini, Makassar – Bank Indonesia Sulawesi Selatan mendorong Ekosistem Ekonomi Syariah yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif melalui Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) 2025

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel), Rizki E. Wimanda, bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, dan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman resmi membuka rangkaian kegiatan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) 2025, pada 1 Oktober 2025.

Tanggal 1 hingga 31 Oktober ini, ditetapkan sebagai Bulan Ekonomi Keuangan Syariah atau BEKS, dan sudah menjadi tahun kedua. Kali ini mengusung tema ‘Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif.’

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasinya yang tinggi untuk kegiatan tersebut. Karena ekonomi syariah, khususnya melalui sertifikasi halal, penjualan produk-produk terkait Syariah, berperan memacu ekonomi.

“Sebagai contoh, sertifikasi halal untuk hotel dan restoran ini bisa menunjang bisnis. Justru banyak non-muslim, yang jadi pengusaha hotel dan restoran yang mengurus sertifikasi halal. Alasannya, karena pasar. Mereka sadar, sebagian besar pelanggannya adalah umat muslim,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman.

Selain itu, produk-produk muslim yang dijual di Tanah Suci, seperti msajadah, songkok, banyak yang berlabel ‘Made In China’. Itu karena pasarnya sangat besar.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rezky Ernadi Wimanda menyampaikan bahwa BEKS merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi keuangan syariah (eksyar) di Kawasan Timur Indonesia.

Hal ini didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang menekankan pentingnya edukasi Eksyar agar tercipta trust baik nasional maupun secara internasional sehingga Indonesia dapat mengambil peluang di dalamnya.

Tidak hanya itu, Kepala BPJPH juga mengajak pengambil kebijakan untuk memperbaiki regulasi, menguatkan kolaborasi, menggalakan sosialisasi, dan menguatkan digitalisasi untuk menguatkan ekosistem halal di Indonesia.

Sebelumnya, pada High Level Meeting 15 September 2025, BI Sulsel bersama seluruh pemangku kepentingan syariah seperti Pemda, OJK, LPS, Kemenag, BWI, BAZNAS, perbankan, universitas, pondok pesantren, Halal Center, hingga asosiasi penggiat syariah sepakat bersinergi selama sebulan penuh dalam memperkuat ekosistem syariah.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.