Terkini.id, Makassar – Pemerintah dinilai ambigu dalam mengambil keputusan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar. Sehingga PSBB tahap kedua tak berjalan sebagaimana mestinya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Supratman mengatakan pemerintah kerap berubah-ubah dan gamang dalam merumuskan kebijakan.
Dia mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan masyarakat jelang lebaran adalah bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial.
“Pemerintah kota harusnya fokus menyelesaikan itu,” kata dia, Jumat 22 Mei 2020.
Saat ini, ia menilai dengan kembalinya beroperasi pusat perbelanjaan dengan menerapkan protokol Covid-19. Dengan alasan yang sama seharusnya masjid juga diberi ruang yang sama.
- Lewat SiAKSES, Proper Sekretariat DPRD Makassar Ubah Layanan Keuangan Jadi Serba Real-Time
- BAST Renovasi Ditandatangani, DPRD Makassar Segera Tempati Gedung di Kantor Lama
- Aliyah Mustika Ilham: Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Pengelolaan APBD yang Akuntabel
- Rapat Paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Makassar Beberkan Kinerja APBD 2025
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Soroti Pentingnya PSU
Hal itu, kata dia, untuk menghindari kecemburuan sosial yang bisa berakibat buruk bagi Pemerintah Kota Makassar.
“Tidak apa-apa menjalankan salat dengan menggunakan makser. Apalagi saat orang salat mereka dalam keadaan bersih,” kata dia.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengatakan telah menyalurkan 51 ribu paket sembako dari 60 ribu paket bantuan sosial atau bansos yang disiapkan pemerintah kota.
“Sisa 9 paket lagi ribu lagi selesai,” kata dia.
Mukhtar menargetkan sebelum lebaran Idul Fitri bansos tersebut sudah rampung tersalurkan.
“Untuk pendistribusian ke depan, selama masa Covid-19, kita akan terus mengawal kebutuhan pokok bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
