Ketua PKB Tuding KKB Larut “Politik Praktis”, Prof Marwan Beri Tanggapan Pedas

Dewan Pakar DPP Kerukunan Keluarga Bulukumba, Prof. Dr. Marwan Mas, SH. MH.

Terkini.id,Makassar – Komentar Ketua Partai PKB Kabupaten Bulukumba yang juga Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin pada salah satu media menuding organisasi DPP Kerukunan Keluarga Bulukumba (DPP KKB) melakukan politik praktis dengan mengumpulkan bakal calon yang akan maju pada Pilkada Bulukumba 2020 mendatang pada Jumat, 9 Agustus 2019 lalu di Warunk Upnormal Makassar.

Akibat tudingan yang dialamatkan ke organisasi paguyuban para perantau asal Butta Panrita Lopi Bulukumba itu ditanggapi oleh sejumlah Dewan Pakar DPP KKB.

Salah satu Dewan Pakar DPP Kerukunan Keluarga Bulukumba, Prof. Dr. Marwan Mas, SH. MH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar ini mengatakan tidak setiap suatu organisasi sosial, terlebih organisasi kekeluargaan suatu komunitas yang bertemu dengan kalangan politik seperti bakal calon (balon) kepala daerah bisa dituding sebagai kegiatan “politik praktis”.

“Pertemuan Kerukunan Keluarga Bulukumba (KKB) dengan sejumlah bakal calon Bupati/ Wakil Bulukumba di Makassar itu nuansanya hanya “sharing referensi dan pengalaman” dalam menyikapi banyaknya bakal calon yang beredar dan melakukan sosialisasi di Media Sosial (Medsos),” terangnya.

Prof Marwan juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan KKB itu bukan sebagai praktik Politik Praktis seperti yang dilakukan oleh Ketua Partai Politik tersebut.

“Kita di KKB tidak ada intrik politik selain ingin membangum budaya dialog dan diskusi dalam mencapai sesuatu, termasuk yang berkaitan dengan proses demokrasi (politik),” tegasnya.

Organisasi KKB kata dia, harus ikut aktif mendorong proses demokrasi langsung di Bulukumba, tetapi tidak dalam bentuk “mendukung sosok tertentu” untuk dicalonkan karena hal itu bagian dari “politik praktis”, dan itu yang tidak boleh dilakukan KKB selaku organisasi sosial kekeluargaan.

“Jika hanya mendengarkan apa yang ingin dikerjakan oleh Bakal Calon Bupati itu, kemudian memberikan masukan atau berdiskusi soal kebutuhan rakyat Bulukumba tanpa intrik tertentu mendukung atau tidak mendukung sosok tertentu, maka itu kegiatan yang wajar saja dan layak dilakukan KKB sebagai bagian dari “pencerahan demokrasi”, urainya.

Masih kata Pengamat Kepolisian itu menyampaikan jangan dikira kegiatan itu sebagai upaya mengambil peran Partai Politik sebagai organisasi politik yang secara konstitusional diberi hak untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah sesuai UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

“Mari kita saling bersinergi untuk memberikan kontribusi pemikiran dari berbagai aspek dalam membangun Bulukumba, termasuk dalam kegiatan demokrasi atau pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Apalagi KKB selaku organisasi sosial tidak ada mendukung siapapun dalam pilkada 2020 nanti di Bulukumba,” tutupnya.

Berita Terkait