Komnas HAM Akui Didesak agar Kasus Penembakan FPI Masuk Pelanggaran HAM Berat

Terkini.id, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap ada pihak yang tengah mendesak agar tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. 

Desakan tersebut, menurut Komnas HAM, dilakukan secara sistematis dan terus-menerus.

Perihal desakan itu diungkap Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik dalam siaran pers untuk merespons rencana Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) besutan Amien Rais dkk untuk membawa kasus KM 50 ke Mahkamah Internasional atau International Criminal Court. Keterangan tertulis itu disiarkan pada 25 Januari lalu.

Taufan tak menjelaskan dari mana desakan tersebut. Namun, dia mengungkapkan desakan kepada Komnas HAM itu datang sejak awal.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Walaupun diakui memang ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus-menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat,” kata Taufan seperti dikutip detikcom, Selasa 26 Januari 2021.

Baca Juga: Komnas HAM Tegaskan Tidak Ada Penyiksaan Dalam Kasus Kematian Ustadz...

Tak hanya mendesak, Taufan menyebut penggiringan opini agar kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat juga dilakukan. Salah satu caranya melalui penyebaran disinformasi.

“Termasuk dengan cara menyebarluaskan disinformasi melalui video-video pendek yang mengutip berbagai keterangan anggota Komnas HAM atau aktivis HAM lainnya yang sebetulnya tidak berhubungan atau memiliki relevansi dengan kasus laskar FPI. Menurut Komnas HAM RI, langkah disinformasi ini disinyalir bersifat sistematis untuk membangun opini dan mendesakkan pada kesimpulan tertentu yakni menggolongkan kasus ini pada pelanggaran HAM yang berat,” tutur dia.

Taufan menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus KM 50. Kesimpulan itu pun didukung dengan data dan bukti yang ditemukan Komnas HAM saat melakukan investigasi.

Baca Juga: Masih Soal Kematian Ustadz Maaher, Komnas HAM Bakal Minta Keterangan...

“Padahal, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM RI tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” kata Taufan.

Taufan pun menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebuah kasus untuk dikategorikan dalam pelanggaran HAM berat atau the most serious crime. Unsur pertama, adanya desain operasi yang direncanakan secara sistematis berdasarkan kebijakan institusi atau negara. Dia menegaskan, Komnas HAM tidak menemukan unsur itu dalam kasus KM 50.

“Komnas HAM RI tidak menemukan bukti ke arah itu, baik dari data yang dikumpulkan maupun berdasarkan kronologi peristiwa yang tim penyelidikan Komnas HAM RI temukan. Argumen sebaliknya dari TP3 yang mengaitkan kasus ini ke Presiden Jokowi tentu merupakan penyimpulan yang terlalu jauh. Namun, bila yang dimaksudkan adalah meminta tanggung jawab Presiden untuk memastikan penegakan hukum atas peristiwa ini, Komnas HAM tentu saja bersepakat. Bahkan atas dasar itulah kami melaporkan kasus ini secara langsung kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden memastikan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” paparnya.

Unsur lainnya, adanya pola serangan yang berulang sehingga dampak korbannya juga meluas. Taufan mengungkapkan, unsur tersebut juga tidak ditemukan.

Dia melanjutkan, tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan Komnas HAM dalam mengambil kesimpulan bahwa kasus KM 50 bukan pelanggaran HAM berat. Taufan pun menegaskan, kesimpulan itu juga didasarkan pada data yang akurat.

“Kesimpulan Komnas HAM RI berdasarkan data yang akurat tentang adanya tindakan pidana ‘unlawfull killing’ yakni pembunuhan yang bertentangan dengan hukum, yang disebut kejahatan serius, dapat kami pertanggungjawabkan baik dari dukungan data dan bukti maupun konsepsi hukum hak asasi, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional. Intinya, kesimpulan apakah kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat atau bukan, tentu saja tidak bisa didasarkan kepada asumsi apalagi dengan motif politik tertentu, tetapi harus berdasarkan data, fakta, bukti dan informasi yang diperoleh dan diuji secara mendalam berdasarkan konsepsi dan instrumen hak asasi manusia yang berlaku di tingkat nasional mau pun standar internasional,” kata Taufan.

Sulit Dibawa ke Mahkamah Internasional

Komnas HAM dalam keterangan tertulis tersebut juga memaparkan sulitnya kasus tewasnya 6 laskar FPI untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Menurut Komnas HAM, ada sejumlah hambatan yang mengadang kasus itu dibawa ke persidangan internasional.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Hambatan pertama, lantaran Indonesia bukan anggota Mahkamah Internasional. Sehingga, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk mengadili kasus yang terjadi dalam yuridiksi Indonesia.

“Indonesia bukan negara anggota Internasional Criminal Court (Mahkamah Internasional) karena belum meratifikasi Statuta Roma. Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah jurisdiksi Indonesia, sebab Indonesia bukan negara anggota (state party),” jelas Taufan.

Hambatan kedua, tidak terpenuhinya unsur unable dan unwilling dalam kasus itu. Unable atau dianggap tidak mampu adalah suatu kondisi dimana telah terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional, secara menyeluruh ataupun sebagian. Sementara unwilling atau kondisi tidak bersungguh-sungguh menurut pasal 17 ayat 2 Statuta Roma adalah kondisi bila negara anggota dinyatakan tidak mempunyai kesungguhan dalam menjalankan pengadilan.

“Unsur unable dan unwilling tidak terpenuhi karena saat ini kasus tersebut masih diproses, baik oleh kepolisian maupun lembaga negara independen yakni Komnas HAM RI. Dengan begitu, mekanisme peradilan Indonesia tidak sedang dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma,” kata dia.

Berikutnya, lantaran kasus tewasnya 6 laskar FPI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Karena itu, Taufan pun meminta semua pihak untuk memahami persoalan ini dan tidak membangun asumsi yang tidak berdasar.

“Dengan tidak terpenuhinya berbagai syarat-syarat substansial yang kami jelaskan di atas, maka penting bagi Komnas HAM RI untuk meluruskan hal ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat benar-benar memahami konteks dan substansinya serta tidak membangun asumsi yang tak berdasar. Komnas HAM RI mengimbau kepada masyarakat, TP3, para ahli hukum dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memastikan proses peradilan pidana sebagaimana rekomendasi Komnas HAM RI dan sudah disetujui Presiden maupun calon Kapolri terpilih untuk benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan jujur,” pungkas Taufan.

Bagikan