Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Peneliti Senior Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman menilai pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terhadap jalannya roda pemerintahan tak berjalan maksimal.
Menurutnya, pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan di Kota Makassar hanya sekadar seremoni semata.
Kendati, kata dia, tiap tiga bulan komisi yang bersangkutan melakukan evaluasi terhadap program masing-masing dinas, termasuk serapan anggarannya.
Ia mengatakan pengawasan dilakukan melalui komisi berdasarkan leading sektor masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kota.
“Jalan itu, cuma biasa pendokumentasiannya di sekretariat yang tidak beres ditambah anggota DPRD-nya yang ogah-ogahan. Sekedar seremoni saja,” tutur Herman, Senin, 30 Mei 2022.
- Ihwal Kerusuhan Aksi Mahasiswa, KOPEL Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta
- Panitia Pilkades di Bulukumba Buat Aturan Sendiri, Berikut Respon Kopel
- Bertemu di Jakarta, Abraham Samad dan Kak Syam Kompak Saling Dukung
- Begini Cara KOPEL Menyambut Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
- Kopel Soroti Bimtek DPRD Bulukumba ke Jogyakarta
Alhasil, kata dia, rekomendasi tidak dijalankan Dinas atas hasil pengawasan.
“Itupun kalau ada rekomendasinya,” paparnya.
Di sisi lain, Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan, Bastian Lubis menyebut Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) dalam menyelesaikan proyek tender fisik fungsional untuk masyarakat sangat lambat.
Hal ini ditandai belum ada pembangunan proyek umum yang selesai bahkan saat memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2022.
Menurutnya, kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) berperan penting dalam melancarkan proyek, utamanya infrastuktur yang bersifat demi kepentingan masyarakat.
“Kalau saya lihat tergantung daripada kepala daerahnya. Secara garis besar tentu dari pemimpinnya yang bisa mengendalikan itu. Ada korelasi antara dewan, OPD, dan pemimpin,” ujar Bastian.
Ia juga menilai, jika fungsi pengawasan di DPRD Makassar lemah. Bahkan terkesan kalah dengan pemerintah daerahnya.
“Fungsi pengawasan Dewan juga melemah, bahkan terkesan kalah sama pemerintah daerahnya. Kurang bentuk pengawasannya,” tuturnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.