Kontroversi mewarnai pelantikan Rusmayani Madjid sebagai Direktur Utama (Dirut) RSUD Daya Kota Makassar, yang mencuatkan perdebatan terkait latar belakang non-medisnya..
Lahan basah kasus korupsi di tubuh PDAM Makassar terus bergulir dan meyeret nama Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal.
Pengamat Pemerintah dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis menyoroti program Lorong Wisata (Longwis) Pemerintah Kota Makassar yang bakal diluncurkan pada Rabu, 17 Agustus 2022 mendatang.
Peneliti Senior Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman menilai pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terhadap jalannya roda pemerintahan tak berjalan maksimal.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis menilai keterlibatan politisi dalam tim seleksi lelang direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Makassar berindikasi adanya kepentingan politik tertentu.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis menilai kebijakan Pemerintah Kota Makassar soal anggaran dana hibah Rp7 miliar pada APBD 2022 untuk pengadaan meubelair dan pengerjaan interior Kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Makassar terlalu berlebihan.
Semua warga negara di Indonesia pada dasarnya mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dan opini. Hal itu dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku. Hal itu disampaikan
Mitra Terkini
